Infografis
Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui mengingatkan, adanya kesetaraan akses dan kualitas listrik di desa sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini disampaikannya menjelang penetapan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dijadwalkan pada bulan April ini.
"RUPTL 2025–2034 disusun sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dengan target mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen," ujar Alfons di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Dalam draf RUPTL tersebut, ditargetkan seluruh desa di Indonesia akan terlistriki secara merata pada periode 2025–2029. Untuk merealisasikan target ambisius ini, PLN akan menginvestasikan sekitar Rp50 triliun guna memperluas jaringan listrik, membangun 394 MW kapasitas pembangkit baru, dan menyambungkan listrik ke 780 ribu rumah tangga.
Program ini akan menjangkau sekitar 5.821 desa, atau sekitar 6,95 persen dari total desa di seluruh Indonesia.
"Ini adalah langkah konkret pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas dia.
Namun Alfons menekankan bahwa akses saja tidak cukup. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan listrik di desa, termasuk jam nyala dan stabilitas yang setara dengan daerah perkotaan.
“Desa-desa yang sudah terlistriki pun harus ditingkatkan kualitas pelayanannya, agar tidak terjadi kesenjangan antara kota dan desa,” imbuh dia.
Menurut Alfons, kesetaraan akses dan kualitas listrik akan mendorong desa menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
"Ketahanan energi tidak hanya soal keterjangkauan, tetapi juga menyangkut kualitas. Listrik yang andal akan membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pembangunan desa," imbuh.
Baca Juga: Proyek Baterai EV Tetap Jalan Meski LG Hengkang, Bahlil Ungkap Investor Pengganti
Hampir Rampung
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 telah rampung dan siap diterbitkan dalam waktu dekat.
RUPTL ini merupakan pedoman penting dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional selama satu dekade ke depan, dan menjadi bagian strategis dalam upaya transisi energi Indonesia menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan telah selesai dan kini hanya tinggal menunggu proses administratif untuk penerbitan resmi.
"Segera (terbit). Yang jelas, (RUPTL) sudah final, ya," ucap Jisman seperti dilansir dari Antara.
Ia menambahkan bahwa isi RUPTL tersebut telah selaras dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sebelumnya telah disahkan.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, yang menegaskan bahwa dokumen RUPTL 2025–2034 akan segera disahkan bulan ini. Menurut Ramson, tinggal menunggu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kembali dari kunjungan luar negeri untuk menyelesaikan proses akhir pengesahan.
"Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri, itu udah disahkan. Bulan ini," ucap Ramson.
Komisi VII DPR RI, yang memiliki tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi, telah melakukan pembahasan mendalam terkait target-target pembangunan pembangkit listrik yang tertuang dalam RUPTL terbaru.
Dalam pembahasan tersebut, Ramson mengungkapkan bahwa fokus pembangunan akan diarahkan ke sumber energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
"Mayoritas dari pembangkit listrik baru tersebut adalah energi baru terbarukan," ujarnya.
Namun demikian, Ramson juga mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam pengembangan pembangkit berbasis energi fosil, khususnya gas, akibat kesulitan dalam memperoleh pasokan sumber gas.
"Hanya ada persoalan untuk yang menggunakan energi fosil gas, sumber gas itu sulit. Jadi, kemungkinan akan diganti ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)," katanya.
Meski begitu, Ramson menyebut bahwa hingga tahun 2034, target pembangunan PLTN baru berkisar di angka 500 megawatt.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyampaikan bahwa penyusunan RUPTL 2025–2034 dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penurunan emisi karbon dan kemampuan fiskal serta teknis Indonesia dalam pengembangannya.
Dalam beberapa pernyataan publik, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam nasional, terutama yang berasal dari energi terbarukan.
"Pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia," ucap Bahlil.
"Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan," sambung dia.
RUPTL 2025–2034 akan menjadi dokumen acuan vital bagi para pemangku kepentingan sektor energi dan ketenagalistrikan, termasuk pemerintah daerah, investor, dan pelaku industri. Dengan fokus besar pada pengembangan EBT dan optimalisasi pemanfaatan energi bersih, diharapkan RUPTL ini akan mempercepat pencapaian target net-zero emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
Selain menegaskan arah kebijakan energi nasional, RUPTL juga akan berperan penting dalam menarik investasi di sektor ketenagalistrikan dan membuka peluang besar bagi inovasi teknologi di bidang energi bersih dan berkelanjutan.
