Infografis
Suara.com - Pemerintah disarankan membuka opsi impor sebagai solusi antara dan bersifat sementara dalam rangka mengatasi kesenjangan pasokan gas bumi.
Hal ini menyikapi desakan para pelaku industri terutama non-PGBT (Pengguna Gas Bumi Tertentu) karena ketersediaan gas pipa yang ada di tengah menurunnya pasokan dari hulu akibat natural declining diprioritaskan kepada industri penerima program HGBT atau PGBT.
Ekonom yang juga Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan opsi impor ini sebagai salah satu solusi selain realokasi gas ekspor untuk domestik.
”Keduanya sama-sama dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi saat ini,” ucapnya, ditulis Senin (28/4/2025).
Membuka opsi impor ini, menurutnya, penting untuk dilakukan dalam rangka mencari harga terbaik untuk para pengguna gas bumi terutama industri di dalam negeri.
Sebab terdapat potensi harga yang cukup tinggi dari realokasi gas ekspor karena sudah ditentukan penggunaannya sejak awal.
”Ya berikan saja kebebasan kalau misalnya harga gas dalam negeri tadi lebih mahal dan impor bisa lebih murah ya silakan. Jadi berlaku saja kondisi demand and supply yang ada di pasar kalau gas milik Indonesia tadi (realokasi) dijual dengan harga ekspor misalnya,” sarannya.
Hal terpenting adalah pelaku impornya harus institusi yang bisa mengukur antara pasokan dengan kebutuhan.
Sebab dengan begitu, lanjut Fahmy, solusi impor akan bersifat strategis karena bisa menjangkau kebutuhan seluruh pelanggan terutama industri dan relevan dengan semangat ketahanan energi nasional.
Baca Juga: PHI Produksi Minyak 58,3 Ribu Barel MBOPD dan Gas 641,7 Juta MMSCFD di Q1-2025
Selain itu, Fahmy menegaskan, opsi impor ini bersifat solusi antara atau bersifat tidak tetap sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan pasokan.
