Bahlil Usul RI Tambah Kuota Impor Minyak dan Gas LPG dari AS

Suara.com - Di tengah tensi perdagangan global yang kian memanas akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan gebrakan tak terduga. Sang Menteri mengusulkan penambahan kuota impor minyak dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari AS dengan nilai fantastis, menembus angka 10 miliar dolar AS atau setara dengan Rp167,73 triliun!

Usulan "gila" ini diungkapkan Bahlil usai menghadiri pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Dengan nada lugas, Bahlil menyatakan bahwa langkah ini adalah jurus pamungkas untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang menjadi biang keladi ancaman tarif 32 persen dari Negeri Paman Sam.

"Kami dari ESDM mengusulkan agar kita mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG yang angkanya kurang lebih di atas 10 miliar dolar AS," cetus Bahlil, seolah melempar bom ke tengah diskursus perdagangan internasional.

Bahlil meyakini betul bahwa dengan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membeli migas dari AS, Indonesia dapat meredam amarah Trump yang berdalih ketidakseimbangan neraca perdagangan sebagai alasan utama pengenaan tarif resiprokal.

"Data BPS mengatakan surplus Indonesia 14,6 miliar dolar AS. Maunya Amerika seperti apa? Agar neraca perdagangan kita seimbang," tukas Bahlil, menyiratkan frustrasi sekaligus tekad untuk mencari solusi pragmatis.

Menariknya, Bahlil secara tegas menepis spekulasi bahwa pemerintah akan menggunakan mineral kritis sebagai alat lobi untuk merayu AS. Menurutnya, akar permasalahan terletak pada keseimbangan neraca perdagangan, bukan pada komoditas strategis lainnya.

"Tidak ada kaitannya mineral kritis dengan perang tarif ini. Bahwa kemudian ada komunikasi bilateral mereka butuh mineral kritis kita, kami terbuka. Kami sangat terbuka dan senang," tegas Bahlil, membuka pintu negosiasi untuk kerja sama mineral kritis secara terpisah.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 lalu mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang mengincar sejumlah negara, termasuk Indonesia. Anehnya, Indonesia justru menjadi salah satu negara ASEAN yang terkena tarif paling tinggi, mencapai 32 persen. Negara tetangga seperti Filipina (17 persen), Singapura (10 persen), Malaysia (24 persen), Kamboja (49 persen), Thailand (36 persen), dan Vietnam (46 persen) juga tak luput dari kebijakan kontroversial ini.

Kebijakan ini sontak menimbulkan gejolak dan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan pemerintah Indonesia. Tarif setinggi itu dikhawatirkan akan memukul ekspor produk-produk unggulan Indonesia ke pasar AS, yang selama ini menjadi salah satu mitra dagang utama.

Namun, secercah harapan muncul pada Rabu (9/4/2025) waktu AS. Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari atas pemberlakuan tarif resiprokal kepada sejumlah mitra dagang, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, Trump tetap menaikkan bea masuk kepada China, menunjukkan bahwa tensi perdagangan global belum sepenuhnya mereda.

Dalam pengumuman penundaan tersebut, negara-negara yang semula direncanakan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk komoditas baja, aluminium, dan mobil akan tetap sama. Penundaan ini memberikan angin segar bagi Indonesia untuk mencari solusi terbaik agar terhindar dari dampak buruk tarif yang mengancam.

Usulan Bahlil untuk mengimpor migas dalam jumlah masif dari AS dapat dilihat sebagai sebuah langkah berani sekaligus gambaran keputusasaan dalam menghadapi kebijakan perdagangan Trump yang sulit diprediksi. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk mengorbankan devisa demi menjaga akses pasar ke AS. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai efektivitas jangka panjang dari strategi "beli damai" ini.

Apakah dengan menggelontorkan miliaran dolar untuk impor migas, Indonesia dapat benar-benar meluluhkan hati Trump dan menghindari tarif resiprokal secara permanen? Ataukah ini hanya solusi sementara yang akan membebani neraca perdagangan Indonesia di masa depan?