Suara.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani merasa geram dengan adanya aksi premanisme yang menghambat invetasi.
Dia menilai, aksi premanisme itu membuat para investor tidak nyaman berinvestasi di Indonesia.
Dalam hal ini Rosan telah menjalin koordinasi intensif dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pemerintah daerah untuk menindak tegas aksi pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan ormas di lapangan.
Langkah ini diambil setelah Rosan menerima sejumlah laporan langsung dari investor yang merasa terganggu dengan tindakan tidak terpuji tersebut. Meski ia tidak merinci siapa saja pihak yang mengadu, Rosan menyatakan bahwa laporan tersebut cukup serius untuk langsung ditindaklanjuti.
"Kami berkoordinasi dengan Kapolri (Listyo Sigit) dan juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini (premanisme ormas) jangan terjadilah gitu," ujar Rosan setelah konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Rosan menekankan bahwa aksi premanisme berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan investor dapat goyah bila gangguan seperti ini terus dibiarkan tanpa penanganan.
"Karena ini (premanisme ormas) memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk. Jadi, kami pun benar-benar memantau langsung," tegasnya.
Tidak berhenti di level pusat, Rosan menyebut koordinasi juga dilakukan secara aktif hingga ke tingkat daerah. Ia telah menginstruksikan tim Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum di berbagai level, dari Polda hingga Polsek, demi memastikan ketertiban di wilayah-wilayah proyek investasi.
"Kami sudah berkoordinasi (dengan aparat penegak hukum) untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," imbuh dia.
BYD Kena Aksi Premanisme
Proyek pembangunan pabrik mobil listrik raksasa asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat, dilaporkan diganggu oleh aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun tak tinggal diam.
Dengan nada geram, BKPM menyatakan bahwa tindakan tersebut mencoreng citra investasi Indonesia di mata dunia dan mengancam kenyamanan para pengusaha.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkomunikasi intensif dengan pihak BYD untuk memahami secara utuh situasi yang terjadi di lapangan.
"Hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya," ujar Nurul di Jakarta, Rabu (23/4/2025), menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap isu krusial ini.
Lebih lanjut, Nurul menyatakan bahwa BKPM akan berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme untuk menindak tegas aktivitas meresahkan yang dialami oleh investor. Menurutnya, aksi premanisme dan pungutan liar adalah ancaman nyata bagi kenyamanan berinvestasi dan dapat memberikan persepsi negatif tentang Indonesia di kancah internasional.
TERPOPULER
