Infografis
Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, meminta pemerintah serius dalam terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini sebagai upaya dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menunjukkan keseriusan untuk menghadirkan energi nuklir sebagai solusi atas tantangan kebutuhan energi nasional ke depan.
"PLTN adalah jawaban atas kebutuhan energi yang bersih, stabil, dan berdaya saing tinggi. Ini langkah besar yang harus kita dukung bersama," ujar Gandung di Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal sebesar 250 megawatt (MW). Kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 4,3 gigawatt (GW) pada tahun 2040.
Proyeksi ini sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang mencanangkan kontribusi energi nuklir mencapai 14,2% dari total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 73,6 persen pada tahun 2060.
Gandung Pardiman menekankan bahwa PLTN memiliki sejumlah keunggulan strategis yang menjadikannya pilihan ideal untuk menggantikan pembangkit berbasis batu bara yang selama ini mendominasi. Selain mampu menjadi sumber base load yang besar dan stabil, energi nuklir juga memiliki emisi karbon yang sangat rendah sehingga sangat sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).
"PLTN bukan cuma soal energi, tapi juga katalis industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini momentum besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh dia,
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan PLTN bukan tanpa tantangan. Ada tiga isu krusial yang menurutnya harus menjadi perhatian utama pemerintah agar program ini dapat berjalan optimal dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat luas.
Pertama adalah dukungan publik. Meski survei Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia mendukung pembangunan PLTN, Gandung menilai bahwa sosialisasi harus diperluas. Edukasi dan pelibatan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi lokasi tapak PLTN, menjadi penting guna membangun kepercayaan dan meminimalisasi resistensi.
Baca Juga: Komitmen Tingkatkan Produksi Energi Nasional, Menteri ESDM Tinjau Operasional Hulu Migas PHM
Kedua, Gandung menyoroti pentingnya sistem pengelolaan limbah radioaktif yang ketat dan aman. Menurutnya, aspek ini sangat menentukan keberlangsungan dan keamanan PLTN jangka panjang. Regulasi, teknologi, serta sistem pengawasan harus dirancang sebaik mungkin agar tidak menjadi ancaman bagi generasi mendatang.
