Ojol Geruduk Kemnaker: Tolak Politisasi, Jangan Paksa Kami Jadi 'Buruh'!

M Nurhadi Suara.Com
Jum'at, 09 Mei 2025 | 16:38 WIB
Ojol Geruduk Kemnaker: Tolak Politisasi, Jangan Paksa Kami Jadi 'Buruh'!
Driver ojol gelar aksi di Kantor Kemnaker RI [Ist]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Apabila dipaksakan untuk masuk ke dalam sistem ketenagakerjaan formal, bagaimana implikasinya terhadap pengemudi yang berusia lanjut? Apakah mereka akan terpinggirkan dari sistem? Bagaimana keberlangsungan hidup keluarga mereka?" tanya Andi retoris.

Andi juga menyinggung pernyataan-pernyataan publik dari sejumlah pejabat negara yang dianggap kurang tepat dan berpotensi menimbulkan kebingungan serta keresahan di kalangan pengemudi ojol.

"Kami tidak membutuhkan janji-janji yang tidak memiliki realisasi. Yang kami butuhkan adalah sikap yang konsisten dan bertanggung jawab dari pihak terkait. Agar tidak menimbulkan kegaduhan melalui pernyataan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Apabila pernyataan telah disampaikan di ruang publik, maka seharusnya ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka," tegas Andi.

Lebih lanjut, Andi mengingatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak memaksakan para mitra pengemudi ojol untuk masuk ke dalam kerangka hubungan industrial yang tidak sesuai dengan karakteristik praktik kemitraan digital yang menjadi model operasional mereka.

"Kami meminta agar kami tidak dipaksakan untuk menjadi buruh, anggota serikat pekerja, atau bentuk-bentuk relasi kerja lainnya yang tidak sesuai dengan realitas operasional kami di lapangan. Kami bukan merupakan bagian dari struktur kerja konvensional. Kami membutuhkan solusi regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik platform digital, bukan sekadar adopsi regulasi yang sudah usang," papar Andi.

Mengakhiri orasinya, Andi menyampaikan pesan yang jelas kepada pemerintah. Ia menyatakan bahwa apabila pemerintah memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membantu para pengemudi ojol, maka pendekatan politis terhadap isu ini harus dihentikan.

Sebagai gantinya, pemerintah diminta untuk segera menyusun regulasi yang adil dan berpihak kepada pengemudi, dengan melibatkan komunitas pengemudi sebagai subjek utama dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Regulasi yang diharapkan adalah regulasi yang mengakui dan melindungi status kemitraan, sekaligus memberikan jaminan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi para pengemudi ojol.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI