Infografis
Menurutnya, apabila ada “sanksi” yang diberikan kepada UMKM atas kelalaian dalam usahanya, maka hal tersebut lebih pada konteks pembinaan, sementara opsi menegakkan hukum pidana harusnya dijadikan sebagai pilihan akhir.
Namun demikian, Maman menyebut bahwa aparat penegak hukum tidak harus disalahkan. Semuanya telah melakukan tugasnya masing – masing.
Mengapa Perlu Ada UU Perlindungan Konsumen?
Melansir Hukumonline, menurut Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Perlindungan konsumen juga ingin menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
