Muhammadiyah dan BSI Rujuk?

Suara.com - Setelah sempat diterpa badai ketegangan setahun silam, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, kini menunjukkan sinyal rujuk dan kembali harmonis. Titik balik penting dalam hubungan kedua entitas besar ini disinyalir kuat dipicu oleh penunjukan Muhadjir Effendy, seorang kader Muhammadiyah senior, sebagai Komisaris Utama BSI.

Penunjukan Muhadjir Effendy sebagai pucuk pimpinan dewan komisaris bank syariah terbesar di Indonesia tersebut terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI yang digelar pada Jumat (16/5/2025).

Muhadjir sendiri saat ini merupakan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri periode 2022-2027, selain itu dirinya juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Haji.

“Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan menjadikan pengurus perseroan semakin solid, meraih kinerja yang berkelanjutan untuk menjadikan BSI bisa bersaing di kancah global,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam keterangan resminya dikutip Senin (19/5/2025).

Langkah strategis ini terjadi setelah Muhammadiyah membuat keputusan mengejutkan setahun sebelumnya, tepatnya pada 30 Mei 2024, untuk menarik seluruh dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari BSI. Surat keputusan yang diteken oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah saat itu, Agung Danarto, bocor ke publik pada Rabu, 5 Juni 2024, dan sempat menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam dan pelaku ekonomi syariah.

Keputusan Muhammadiyah setahun lalu dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan strategis organisasi, termasuk keinginan untuk memaksimalkan potensi dana AUM di bank-bank syariah lain yang dinilai memiliki visi dan misi yang lebih sejalan dengan kepentingan Muhammadiyah. Langkah ini sempat dipandang sebagai "ujian" bagi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.

Kini, dengan ditunjuknya Muhadjir Effendy, sosok yang memiliki akar kuat di Muhammadiyah dan juga memiliki posisi strategis di pemerintahan banyak pihak melihat ini sebagai upaya strategis untuk merajut kembali hubungan baik antara BSI dan Muhammadiyah.

Kehadiran Muhadjir di pucuk kepemimpinan komisaris diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Sebagai kader Muhammadiyah, Muhadjir diyakini memiliki pemahaman mendalam mengenai aspirasi dan kepentingan organisasi berlambang matahari tersebut. Di sisi lain, posisinya di BSI memberikan platform untuk mengakomodasi harapan-harapan Muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Kini, dengan ditunjuknya Muhadjir Effendy, seorang figur senior dan memiliki pengaruh kuat di Muhammadiyah, sebagai pucuk pimpinan dewan komisaris BSI, banyak pihak melihat ini sebagai sinyal kuat rekonsiliasi. Kehadiran Muhadjir di posisi strategis ini diyakini dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara BSI dan Muhammadiyah, sekaligus membuka peluang bagi kembalinya dana-dana AUM Muhammadiyah ke pangkuan BSI.

Selain faktor kedekatan ideologis dan potensi sinergi strategis, posisi Komisaris Utama BSI juga menawarkan insentif finansial yang signifikan. Merujuk pada data remunerasi Dewan Komisaris BSI tahun 2024, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 25,49 miliar untuk 10 orang. Jika diasumsikan pembagian yang merata, seorang Komisaris Utama berpotensi menerima:

Honorarium: Sekitar Rp 1,5 miliar per tahun atau Rp 125,8 juta per bulan.
Tunjangan transportasi: Sekitar Rp 284,9 juta per tahun atau Rp 23,7 juta per bulan.
THR: Sekitar Rp 117,6 juta.
Asuransi purnajabatan: Sekitar Rp 891 juta per tahun atau Rp 74,2 juta per bulan (untuk tujuh orang yang memenuhi syarat).