Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program efisiensi anggaran akan terus berlanjut dan menjadi pilar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Penekanan ini disampaikan Sri Mulyani saat menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III. Dokumen ini akan menjadi landasan awal pembahasan APBN tahun depan.
"Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN," kata Sri Mulyan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Ditanya mengenai komitmen efisiensi, Sri Mulyani memberikan jawaban tegas. "Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi)," tambahnya, menghilangkan keraguan tentang arah kebijakan fiskal mendatang.
Menurut Sri Mulyani, efisiensi yang akan diterapkan bertujuan untuk menguatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan penguatan kualitas belanja ini, alokasi belanja negara akan berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2026.
Pemerintah juga berjanji akan memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Ini demi perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari strategi jangka menengah pemerintah.
Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, strategi jangka menengah pemerintah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan. Strategi-strategi ini mencakup:
- Ketahanan pangan: Memastikan ketersediaan dan akses pangan yang cukup bagi seluruh rakyat.
- Ketahanan energi: Mengamankan pasokan energi dan mengembangkan energi terbarukan.
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Melanjutkan program gizi untuk anak-anak Indonesia.
- Program pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang.
- Program kesehatan: Memperkuat layanan kesehatan dan pemerataan akses.
- Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM: Mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.
- Pertahanan semesta: Memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan negara.
- Akselerasi investasi dan perdagangan global: Menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekspor.
Sri Mulyani menambahkan bahwa seluruh strategi ini mengacu pada "Asta Cita" atau delapan prioritas Presiden baru, dan akan dioptimalkan berdasarkan program-program yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan panduan dari Bapak Presiden.
Dengan komitmen efisiensi yang kuat dan fokus pada belanja berkualitas yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, APBN 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mengakselerasi pembangunan dan mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.
Baca Juga: Prabowo Panggil Bimo Wijayanto ke Istana: Sinyal Kuat Jadi Dirjen Pajak Baru?
Asal tahu saja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran melalui berbagai kebijakan, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas dan belanja modal. Program ini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas alokasi dana. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat anggaran tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan atau tujuan pembangunan.
Aturan itu tertuang melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 resmi mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran di sejumlah sektor pemerintah guna efisien anggaran.
Instruksi Presiden ini dikeluarkan sebagai langkah responsif terhadap kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, serta untuk menjaga keseimbangan anggaran negara dan memastikan bahwa penggunaan dana negara lebih terfokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Total penghematan anggaran dalam program ini mencapai Rp750 triliun.
