Suara.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah deregulasi serta memperkuat perlindungan terhadap industri padat karya, khususnya yang menyangkut kesejahteraan petani tembakau dan keberlanjutan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.
Seruan ini datang dari Pengurus Pusat HKTI, Delima Hasri Azahari, sebagai respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pentingnya penyederhanaan kebijakan.
Delima menilai, kebijakan deregulasi yang mulai digencarkan oleh pemerintah merupakan langkah yang sangat positif, terutama bagi sektor pertanian yang selama ini kerap terbelit dalam kerumitan birokrasi.
Menurutnya, penyederhanaan regulasi terutama dalam aspek kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) akan memudahkan jangkauan bantuan pemerintah kepada para petani, khususnya petani tembakau, secara lebih cepat, tepat, dan efisien.
Ia melanjutkan, keberpihakan pada petani lewat kebijakan yang lebih praktis bisa membawa dampak langsung yang signifikan terhadap kehidupan mereka.
"Tujuannya agar setiap rantai kebijakan dari pemerintah bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga yang diuntungkan adalah para petani sebagai tulang punggung ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia," ujar Delima di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Delima menggarisbawahi, deregulasi yang baik tidak hanya akan memperlancar jalur distribusi bantuan, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas hasil panen. Salah satu hambatan utama yang selama ini dirasakan petani, jelasnya, adalah masalah distribusi pupuk yang sering kali tidak merata.
Dengan regulasi yang disederhanakan, Delima percaya bahwa hambatan-hambatan teknis seperti itu bisa teratasi, sehingga petani dapat bekerja lebih optimal.
Selain mendorong penyederhanaan kebijakan, Delima juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan petani. Menurutnya, organisasi seperti Wanita Tani dan Pemuda Tani memiliki peran strategis dalam membangun daya saing petani di tengah tantangan dan tekanan pasar yang kian kompleks.
Ia menilai, eksistensi organisasi-organisasi tersebut menjadi indikator perhatian pemerintah terhadap isu pertanian yang bukan hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sumber daya manusia di sektor ini.
"Karena sejatinya tugas pemerintah adalah melindungi sekaligus menyejahterakan petani. Tentu saja dengan adanya Wanita Tani dan Pemuda Tani, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah cukup concern pada persoalan pertanian," tuturnya.
Beralih ke isu bahan baku tembakau, Delima menekankan pentingnya kolaborasi antara petani, pemerintah, dan pelaku industri dalam menjaga kesinambungan pasokan untuk IHT. Menurutnya, penguatan riset harus menjadi prioritas, terutama untuk menciptakan varietas tembakau yang adaptif terhadap perubahan iklim dan mampu memberikan produktivitas tinggi.
Ia juga mengingatkan pentingnya kemitraan antara petani dan industri, yang tidak hanya meliputi akses terhadap pembiayaan, tetapi juga perlindungan melalui skema asuransi pertanian yang menjamin keberlangsungan usaha tani.
"Soal tata kelola dan regulasi yang mendukung, ini penting dan harus terus di-upgrade, karena regulasi dan tata kelola yang baik tentunya akan menjamin pasokan tembakau tetap diprioritaskan dan dilindungi," terangnya.
Lebih jauh, Delima menyampaikan bahwa industri hasil tembakau memiliki posisi vital sebagai sektor padat karya berbasis pertanian. Ia mengingatkan bahwa jutaan orang bergantung pada keberlangsungan sektor ini mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting, hingga para pekerja di lini distribusi dan sektor kreatif yang menopang industri.
TERPOPULER
