Proyek Tol Yogyakarta-Bawen Dikebut, Ini Daftar Daerah Terdampak

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen, sebuah proyek infrastruktur krusial yang diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di wilayah segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang). Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini.

 "Jalan tol ini akan mempercepat mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar," kata Dody. Ia menambahkan, "Selain itu, dengan akses yang lebih mudah ke Borobudur dan berbagai destinasi wisata lainnya, kita berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal." Visi ini menunjukkan bahwa pembangunan tol ini tidak hanya berorientasi pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga pada dampak ekonomi yang lebih luas, terutama bagi sektor pariwisata dan UMKM di sepanjang jalur tol.

Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah berkomitmen penuh untuk terus mengakselerasi pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi tol ini dilaksanakan oleh PT Jasamarga Jogja Bawen selaku BUJT.

Proyek ini memiliki nilai investasi mencapai Rp14,26 triliun, dengan biaya konstruksi sebesar Rp10,65 triliun. Angka ini menunjukkan skala besar proyek dan investasi yang digelontorkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Jalan tol ini melintasi dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta akan menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Tol Semarang-Solo dengan Tol Solo-Yogyakarta-Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo," terang Roy. Integrasi ini akan semakin memperkuat jaringan transportasi darat di Pulau Jawa, menciptakan koridor ekonomi yang lebih efisien.

Jalan tol Yogyakarta-Bawen memiliki total panjang 75,12 km, yang terbagi menjadi 6 Seksi pembangunan. Progres konstruksi dan pembebasan lahan untuk setiap seksi menunjukkan variasi:

Seksi 1 (JC Sleman – SS Banyurejo): Sepanjang 8,80 km, dengan progres pembebasan lahan mencapai 96,73 persen dan progres konstruksi 77,32 persen. Seksi ini menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Seksi 2 (SS Banyurejo – SS Borobudur): Sepanjang 15,20 km, dengan progres pembebasan lahan 91,60 persen.

Seksi 3 (SS Borobudur – SS Magelang): Sepanjang 8,10 km, dengan progres pembebasan lahan 73,20 persen.

Seksi 4 (SS Magelang – SS Temanggung): Sepanjang 16,65 km, dengan progres pembebasan lahan 36,54 persen. Progres di seksi ini masih membutuhkan percepatan.

Seksi 5 (SS Temanggung – SS Ambarawa): Sepanjang 21,39 km, dengan progres pembebasan lahan 11,25 persen. Seksi ini merupakan yang paling awal dalam tahap pembebasan lahan.

Seksi 6 (SS Ambarawa - JC Bawen): Sepanjang 4,98 km, yang tersambung langsung dengan Tol Semarang-Solo. Seksi ini menunjukkan progres pembebasan lahan 95,8 persen dan progres konstruksi mencapai 61,40 persen.

Roy Rizali Anwar menjelaskan target penyelesaian untuk beberapa ruas yang sudah dalam tahap konstruksi. "Ruas yang sudah dalam tahap konstruksi yaitu Seksi 1 ditargetkan selesai kuartal II tahun 2026 dan Seksi 6 ditargetkan selesai kuartal IV tahun 2025," ujar Roy.

Untuk ruas lainnya, ia menegaskan komitmen untuk mempercepat pembebasan lahannya agar dapat segera memulai konstruksi. "Diharapkan bisa tuntas pada tahun 2027-2028," tambahnya, memberikan gambaran jadwal penyelesaian secara keseluruhan. Target ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk menyelesaikan megaproyek ini dalam waktu yang relatif singkat.

Pentingnya Dukungan Berbagai Pihak
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian, menekankan bahwa keberhasilan percepatan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait. Ini mencakup tidak hanya lembaga pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan perwakilan rakyat.

"Kami mohon dukungan, khususnya dari rekan-rekan Komisi V DPR RI dan pemerintah daerah, agar pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Wilan. Permohonan dukungan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pemerintah daerah untuk memastikan proyek berjalan lancar tanpa hambatan, serta memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat sekitar.