OECD Ramal Ekonomi Indonesia Merosot 4,7 Persen, Pengangguran Naik Tipis di 2025

Suara.com - OECD atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7 persen di 2025. Sedangkan pada 2026 diramal ekonomi Indonesia hanya tembus 4,8 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini bakal melambat dikarenakan pengumuman mengenai tarif diskon listrik yang batal dan anggaran makan bergizi gratis yang belum sempurna.

"Perluasan program makanan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil serta pembentukan dana kekayaan negara baru, serta pendapatan yang hilang dari diskon harga listrik sementara pada awal tahun 2025 akan memberikan tekanan ke atas sekitar 1,6% PDB pada defisit anggaran," tulis laporan tersebut yang dilansir dari website resmi OECD, Kamis (5/6/2025).

Sementara itu, ketidakpastian tentang kebijakan fiskal domestik akan meredam kenaikan ini.

Lalu, pertumbuhan ekspor diperkirakan melambat di tengah ketegangan perdagangan global. Inflasi diproyeksikan meningkat menjadi 2,3 persen pada tahun 2025 dan 3 persen pada tahun 2026, karena depresiasi mata uang baru-baru ini secara bertahap memengaruhi harga domestik.

Sedangkan, defisit akun berjalan diperkirakan akan melebar sedikit, tetapi penurunan lebih lanjut dalam harga komoditas dapat memperburuk hal ini dengan menekan pendapatan ekspor.

Kebijakan moneter diperkirakan akan terus mereda selama tahun 2025 dan 2026, karena tekanan inflasi tetap terkendali di tengah pertumbuhan yang lemah.

Kebijakan fiskal diproyeksikan akan netral secara umum pada tahun 2025, karena peningkatan pengeluaran untuk program makanan gratis dan investasi publik tambahan melalui dana kekayaan negara baru (“Danantara”) akan dibiayai oleh pemotongan pengeluaran di tempat lain.

Sebab, bisa mengurangi hambatan regulasi terhadap investasi asing dan meningkatkan efisiensi belanja publik melalui peningkatan penargetan manfaat sosial bagi rumah tangga rentan merupakan prioritas kebijakan jangka menengah utama.

Dalam laporan itu juga menunjukkan, pertumbuhan PDB riil tahunan yang tidak disesuaikan secara musiman melambat menjadi 4,9 persen pada kuartal pertama tahun 2025, di tengah investasi yang lemah, konsumsi rumah tangga yang stabil, dan kontribusi positif dari ekspor neto.

Sementara tingkat pengangguran menjadi 4,8 persen pada kuartal pertama tahun 2025. Salah satu nilai terendah dalam dua dekade, ekonomi tampaknya telah melambat, karena sentimen konsumen dan bisnis memburuk dan harga komoditas ekspor utama menurun.

Inflasi yang rendah mendukung pendapatan rumah tangga riil, tetapi biaya pinjaman yang tinggi terus membebani investasi. Inflasi telah turun dari sekitar 6 persen pada paruh kedua tahun 2022 menjadi 2 persen pada bulan April 2025, karena pengetatan kebijakan moneter, normalisasi harga pangan dan komoditas, serta diskon harga listrik sementara pada bulan Januari dan Februari 2025.

Kebijakan moneter diperkirakan akan dilonggarkan selama tahun 2025-26. Bank sentral memulai siklus pelonggaran yang sedang berlangsung pada bulan Agustus 2024, sehingga suku bunga kebijakan dari 6,25 persen menjadi 5,5 persen pada bulan Mei, tetapi kondisi keuangan tetap terbatas.

Dengan ekspektasi inflasi yang stabil dan pertumbuhan permintaan domestik yang diproyeksikan berada di bawah tren, ada ruang bagi bank sentral untuk lebih lanjut menurunkan suku bunga kebijakan ke tingkat yang lebih netral sekitar 5 persen.

Mengejar pendekatan yang bergantung pada data yang menyeimbangkan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemantauan ketat terhadap tekanan harga dari depresiasi mata uang baru-baru ini adalah kunci untuk mempertahankan inflasi secara berkelanjutan dalam kisaran target bank sentral. Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat dari 2,3 persen PDB pada tahun 2024 menjadi 2,8 persen pada tahun 2025.

Hal ini akan dimitigasi oleh pemotongan belanja menyeluruh sebesar sekitar 1,3 persen PDB, yang akan mempertahankan defisit anggaran di bawah batas undang-undang sebesar 3 persen PDB.

Meskipun defisit anggaran meningkat, kebijakan fiskal akan netral pada tahun 2025, karena hanya sebagian dana yang ditransfer ke dana kekayaan negara baru akan diubah menjadi pengeluaran investasi publik baru pada tahun 2025.

Unruk itu, OECD menyarankan pencairan dana kekayaan negara baru dalam jangka pendek sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya akan mendukung pertumbuhan pada tahun 2025, yang tampaknya tepat di tengah meningkatnya ketidakpastian tentang prospek pertumbuhan.

Meningkatkan pendapatan pemerintah secara bertahap mulai tahun 2026 akan menempatkan utang publik - yang saat ini sekitar 40 persen dari PDB – pada jalur yang menurun.