Investor Asing Diberi Karpet Merah Garap Proyek Infrastruktur Rp 200 Triliun, Lokal Minggir Dulu

Suara.com - Pemerintah memberi karpet merah kepada investor asing yang ingin menggarap proyek strategis nasional. Setidaknya, ada 46 proyek yang ditawarkan kepada investor, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Menteri Koordinator Bidang Infratruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, banyak negara-negara yang berminat untuk menggarap beberapa proyek di dalam negeri.

"Tercatat tadi lebih dari 33 negara yang hadir baik dari kawasan ASEAN tetangga kita, Asia Pasifik mulai dari Tiongkok, Jepang, Korea, termasuk juga negara-negara di Pasifik Australia dan lain sebagainya. Lalu negara-negara Asia Selatan, India, termasuk juga di Timur Tengah, Eropa, bahkan Amerika, Amerika Latin dan Afrika," kata AHY, di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025di Jakarta Convention Center, Rabu (11/6/2025).

Proyek-proyek yang ditawarkan kali ini merupakan bagian dari implementasi lima prioritas pembangunan era Presiden Prabowo Subianto.

Kelima prioritas tersebut meliputi, infrastruktur untuk ketahanan pangan dan air, infrastruktur energi bersih, konektivitas melalui koridor transportasi terpadu, pembangunan kota layak huni dan tangguh, serta program transmigrasi untuk mendukung masyarakat perbatasan dan keseimbangan regional.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan bahwa nilai kumulatif dari 46 proyek yang ditawarkan ini mendekati Rp 200 triliun, yang sebagian besar akan mengandalkan skema investasi swasta seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun joint venture (JV).

"Beberapa waktu terakhir kami mengumpulkan proyek yang kita pikir sudah siap, sudah tersedia untuk diinvestasikan. Totalnya hampir Rp 200 triliun, Rp 190 (triliun) something," ujar Rachmat.

Dalam rangkaian ICI 2025, pemerintah juga menjadwalkan sesi pitching pada hari berikutnya, di mana para pemilik proyek akan mempresentasikan langsung rencana mereka kepada calon investor. Sejumlah proyek yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari jalan tol, kereta api, bandara, hunian, hingga sistem penyediaan air minum.

Misalnya, dari usulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada proyek Tol Gilimanuk–Mengwi di Bali senilai Rp 25,4 triliun. Di sektor energi terbarukan, pemerintah menawarkan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Leuwikeris di Jawa Barat dengan kapasitas 7,4 MW dan nilai investasi sekitar USD 16 juta.

Di bidang transportasi, Kementerian Perhubungan mengusulkan proyek Akses Kereta ke Pelabuhan Patimban, Jawa Barat sepanjang ±40 km, dengan nilai investasi sebesar USD 771 juta.

Selain itu, terdapat proyek pembangunan Bandara Singkawang di Kalimantan Barat, serta pengembangan Terminal Purabaya Transit-Oriented Development (TOD) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut menyumbangkan sejumlah proyek seperti Karawaci City senilai USD 78,76 juta, revitalisasi Klender Apartment, Kota Mandiri Bekala di Medan, hingga Tanah Abang Urban Renewal di Jakarta.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia juga menawarkan berbagai proyek strategis seperti Peningkatan Penyediaan Air Minum di Kota Denpasar, pengembangan RSUD Wangaya, pembangunan Jaringan Distribusi Gas Rumah Tangga di Kota Palembang, serta proyek Sistem Penyediaan Air Minum dengan skema kemitraan publik-swasta di Kabupaten Karo.

Tak ketinggalan, PT MRT Jakarta menyodorkan beberapa proyek potensial dalam bidang kawasan terpadu dan pengembangan ruang kota. Di antaranya adalah mixed use dan park & ride Lebak Bulus Integrated Development dengan nilai sekitar USD 30 juta, serta proyek mixed use Terminal Blok M yang membutuhkan investasi sekitar USD 176 juta.

Pembangunan infrastruktur terus menjadi prioritas utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Berbagai proyek strategis, mulai dari jalan tol, bandara, hingga pelabuhan, tengah digenjot penyelesaiannya.

Kehadiran infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memangkas biaya logistik, dan menarik investasi.

Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh pelosok negeri.