REGIONAL:
Suara.com - Kabar kurang menggembirakan datang dari pos penerimaan negara. Kondisi ekonomi nasional yang lesu telah memukul telak realisasi penerimaan pajak, yang per 31 Mei 2025 harus anjlok 10,3 persen menjadi hanya Rp683,3 triliun.
Angka ini turun drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp760,38 triliun, atau setara dengan penurunan sekitar Rp77 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025), mengungkapkan bahwa jumlah pajak yang terkumpul itu baru mencapai 31,2 persen dari target tahun 2025.
"Pajak dalam hal ini terkumpul Rp 683,3 triliun atau 31,2 persen dari target tahun 2025," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Secara keseluruhan, total pendapatan negara hingga Mei 2025 terkumpul Rp995,3 triliun. Selain dari penerimaan pajak, pos pendapatan lainnya berasal dari kepabeanan dan cukai yang menyumbang Rp122,9 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp188,7 triliun.
Di sisi lain, belanja negara justru menunjukkan tren yang lebih besar, terealisasi Rp1.016,3 triliun sampai Mei 2025. Angka ini berasal dari belanja pemerintah pusat, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun. Selain itu, transfer ke daerah juga menyumbang Rp322 triliun.
Dengan kondisi pendapatan yang melambat sementara belanja tetap berjalan, posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Mei 2025 mengalami defisit Rp21 triliun. Realisasi ini setara dengan 0,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Keseluruhan APBN kita posisi 31 Mei 2025 mengalami defisit Rp21 triliun. Kalau bulan lalu (April) surplus Rp4,3 triliun, bulan ini (Mei) defisit Rp21 triliun," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya Sri Mulyani juga menyoroti dengan serius peningkatan ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel yang semakin memanas, memperingatkan bahwa situasi ini telah memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
Konflik di Timur Tengah, menurut Sri Mulyani, telah memukul pasar komoditas global secara langsung, terutama harga minyak dunia. Ia mengungkapkan bahwa pada hari pertama pecahnya konflik, harga minyak melonjak hampir 9%, dari di bawah US$70 per barel menjadi sempat menyentuh US$78 per barel, meskipun kemudian terkoreksi ke kisaran US$75 per barel.
"Kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif menegang dan bahkan yang sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas supply chain," kata Sri Mulyani.
Selain eskalasi di Timur Tengah, Sri Mulyani juga menyoroti ketidakpastian hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok (RRT). Meskipun ada sinyal positif melalui inisiatif negosiasi, belum ada kesepakatan resmi yang dicapai, menambah daftar ketidakpastian global.
Di sisi lain, Amerika Serikat baru saja menandatangani perjanjian dagang bilateral dengan Inggris, namun masih mempertahankan tarif perdagangan terhadap lebih dari 60 negara.
Tak kalah penting, kebijakan fiskal ekspansif AS yang disebut "big and beautiful" oleh Presiden Donald Trump juga menjadi perhatian. Kebijakan ini diperkirakan akan menambah defisit anggaran Amerika Serikat lebih dari US$10 triliun dalam sepuluh tahun ke depan.
"Kombinasi dari dua belah hal ini yaitu ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro terutama di bidang fiskal," jelas Sri Mulyani.
Rangkaian gejolak global ini, menurut Sri Mulyani, tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata bagi negara berkembang seperti Indonesia. "Yang harus kita waspadai karena tidak baik perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy, kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia," paparnya.
Dampak lanjutan yang patut diwaspadai adalah pergerakan nilai tukar dan suku bunga global. Negara-negara besar yang dianggap sebagai "systematically important country" seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, Jepang, dan Inggris disebut sebagai pusat tekanan global yang berisiko sistemik.
"Maka kita lihat kecenderungan adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan atau systematically important country seperti Amerika, RRT, kemudian Eropa, Jepang, Inggris," pungkas Sri Mulyani.
TERPOPULER