Kalau Bisa Flexing, Kenapa Harus Kerja Keras? Tips Hidup Istri Bos BUMN

Suara.com - 'Kalau Bisa Flexing, Kenapa Harus Kerja Keras? Tips Hidup Istri Bos BUMN', begitulah satir yang cocok untuk mengkritik kehidupan glamor dan kemewahan istri-istri para bos badan usaha milik negara.

Pameran tas bermerek, liburan keliling dunia, hingga akses ke fasilitas mewah, tak jarang memicu kontroversi dan pertanyaan besar mengenai sumber kekayaan dan etika para pejabat negara.

Fenomena ini bukan sekadar urusan personal, melainkan telah merembet menjadi isu kepercayaan publik dan integritas institusi.

Di era digital yang serba terbuka, gaya hidup flexing atau pamer kekayaan menjadi bumerang.

Setiap unggahan foto atau video bisa dengan cepat menjadi viral dan memancing reaksi keras dari warganet.

Publik, khususnya generasi muda yang kritis, dengan mudah membandingkan kemewahan tersebut dengan potret ekonomi masyarakat luas dan kinerja perusahaan BUMN yang dipimpin oleh sang suami.

Akibatnya, citra pejabat dan institusinya kerap kali tergerus oleh persepsi negatif yang lahir dari etalase media sosial.

Analis kebijakan publik melihat fenomena ini sebagai pintu masuk untuk menelisik lebih dalam potensi adanya ketidakwajaran.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah, menegaskan perilaku hedonisme ini harus menjadi dasar untuk investigasi.

Baca Juga: BP Tapera Usul Pembiayaan KUR Perumahan Rp130 Triliun dari Danantara

"Perilaku hedon dan flexing ini harus diinvestigasi, dicermati secara keseluruhan dan itu sebagai titik injak untuk kita entry point, untuk melihat sejauh mana sesungguhnya kekayaan yang diperoleh oleh suaminya itu sendiri," ujarnya.

Menurut Trubus, meski tidak semua kekayaan tersebut berasal dari praktik korupsi—mungkin saja dari bisnis sampingan—perilaku narsistik para istri pejabat ini secara alami menggiring asumsi publik ke arah sana.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap para penyelenggara negara.

Drama Rumah Tangga Petinggi BUMN yang Menyita Perhatian

Salah satu kasus yang paling mengguncang publik adalah drama yang melibatkan Rina Lauwy, mantan istri dari Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih.

Kasus ini bukan soal pamer harta, tetapi membuka kotak pandora yang berisi dugaan perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga ironi kehidupan yang mencengangkan.

Pada tahun 2023, video Rina yang melabrak suaminya bersama wanita lain menjadi viral dan menyita perhatian nasional.

Namun, di balik keberaniannya, terungkap sebuah kisah pilu.

Rina, yang notabene adalah istri seorang direktur utama BUMN pengelola dana pensiun triliunan rupiah, harus berjuang menghidupi dirinya dengan berjualan makanan.

Kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, mengungkapkan fakta yang mengejutkan.

"Pertama kali sejak saya menjadi pengacara, saya melihat seorang istri Dirut BUMN yang mengelola lebih dari Rp300 triliun, berdagang asongan," ujar Kamaruddin.

Kisah Rina Lauwy menjadi simbol betapa rumitnya persoalan di balik pintu rumah para pejabat tinggi.

Ini bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan potret ketimpangan, pengkhianatan, dan luka batin yang pada akhirnya turut menyeret nama besar sebuah institusi negara.

Stop Intervensi dan Budaya Hedon

Keresahan terhadap gaya hidup keluarga pejabat BUMN ternyata tidak hanya datang dari luar.

Dari internal lingkaran BUMN sendiri, muncul seruan untuk mengubah budaya kerja yang dianggap sudah tidak sehat.

Chief Operation Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, secara terang-terangan meminta para pejabat BUMN untuk tidak melibatkan istri dalam urusan kantor.

"Saya tidak suka direksi yang menghabiskan waktu bermain golf di hari kerja, karena itu memberikan persepsi buruk kepada masyarakat, dan juga saya tidak ingin istri direksi terlibat dalam urusan kantor, seperti menentukan dekorasi atau acara, karena kantor bukan warisan keluarga," tegas Dony.

Pernyataannya ini mengindikasikan adanya praktik di mana keluarga, khususnya istri, turut "cawe-cawe" dalam operasional perusahaan pelat merah.

Dony bahkan menerapkan lima prinsip kerja baru, termasuk larangan bermain golf di jam kerja dan tidak mencampurkan urusan keluarga dalam operasional perusahaan, sebagai upaya membangun budaya kerja yang lebih profesional.

Ini adalah sebuah langkah progresif yang mengakui bahwa masalah gaya hidup dan intervensi keluarga adalah isu nyata yang perlu segera diatasi untuk menjaga marwah BUMN.