Suara.com - Kebijakan yang berkualitas menjadi fondasi keberhasilan program pembangunan nasional. Sebuah kebijakan yang baik tidak hanya terlihat bagus diatas kertas semata melainkan juga melalui serangkaian proses perumusan kebijakan yang tepat, implementasi yang konsisten, serta dampak yang dirasakan bagi masyarakat.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana proses penyusunan kebijakan dilakukan secara profesional, sistematis, berbasis bukti (evidence based policy), inklusif serta kolaboratif dan yang tidak kalah penting adalah memberikan dampak terhadap masyarakat serta pencapaian hasil-hasil pembangunan.
Pengalaman berbagai negara seperti Selandia Baru yang menerapkan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk menilai biaya, manfaat, resiko serta alternatif kebijakan sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang transparansi dan berbasis data serta mengurangi regulasi yang tidak diperlukan, sementara itu Singapura juga menerapkan the occam’s razor principle dalam pembuatan kebijakan dengan prinsip kebijakan sesederhana mungkin tetapi memiliki dampak yang signifikan bagi negara.
“Kita melihat negara maju senantiasa ditunjang dengan kebijakan publik yang berkualitas yang mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa terutama dalam menghadapi perubahan global,” ungkapnya Jumat (27/6/2025).
Lebih jauh Muhammad Taufiq mendorong seluruh instansi pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengukuran kualitas kebijakan tahun 2025 ini, hasil dari pengukuran ini akan menjadi masukan langsung kepada Presiden sebagai dasar untuk melihat instansi pemerintah yang memiliki komitmen kuat memperbaiki kualitas kebijakan dan berkontribusi bagi capaian pembangunan nasional.
Kepala LAN juga melanjutkan, pengukuran kualitas kebijakan ini merupakan salah satu wujud konkret dari Asta Cita ke 7 dalam visi dan misi Presiden yaitu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Hal ini berarti perbaikan kebijakan bukan hanya soal teknokrasi, tetapi juga bagian dari agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, responsif, dan berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat menyampaikan pentingnya kebijakan yang berkualitas, terintegrasi, berbasis bukti dan berfokus pada hasil, maka ia mengajak seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengukuran IKK, tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, selain itu membangun ekosistem kebijakan yang lebih sehat dan profesional, dengan memperkuat peran analis kebijakan, peneliti, dan perencana di internal organisasi masing-masing.
“Jadikan pengukuran kualitas kebijakan sebagai cermin dan kompas untuk melihat posisi dan kualitas kebijakan kita saat ini dan navigasi untuk menentukan arah perbaikan yang sistematis dalam mendorong reformasi birokrasi berdaya saing,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Bidang Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto menyampaikan 5 instrumen yang diperbaharui dalam pengukuran IKK ini diantaranya, kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah.
Kemudian, jumlah kebijakan yang disampaikan untuk pengukuran sebanyak 3 kebijakan untuk masing-masing instansi pemerintah.
Selanjutnya, pertanyaan instrumen yang lebih sederhana dan menunjukkan hasil/dampak dari kebijakan tersebut, dokumen bukti dukung yang lebih konkret dan mudah dipenuhi, tidak multi tafsir, aktual, dan lebih valid, dan instrumen terakhir adalah adanya tahap feedback bagi semua Instansi Pemerintah untuk memberikan kesempatan melengkapi atau memperbaiki bukti dukung yang akan mempengaruhi nilai akhir.
TERPOPULER
