Kemenhub Sebut Driver Ojol Takut Orderan Anyep Gegara Tarif Naik

Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan para pengemudi ojek online (ojol) merasa khawatir dengan rencana kenaikan tarif ojol. Pasalnya, para pengemudi atau mitra ojol bisa kehilangan dan sepi pelanggan dengan kenaikan tarif itu.

Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Datar Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, dari sisi konsumen juga pasti akan merasa geram, jika memang tarif ojol naik.

"Mereka juga takut. Teman-teman driver juga takut kalau dinaikin anyep. Dari sisi masyarakat pasti, wah pemerintah kok naikin lagi," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Menurut Yani, kajian yang dilakukan Kemenhub terhadap tarif ojol itu mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat.

"Jadi kita sudah survei. Tingkat kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membayar tarif gojek. Jadi itu yang menjadi dasar tetapi itu belum pindah," imbuh dia.

Yani menambahkan, proses kajian hingga penetapan kebijakan itu sangat panjang. Perlu ada Forum Diskusi Grup (FGD) dengan pihak konsumen seperti YLKI, mitra pengemudi ojol, serta aplikator.

"Jadi ini baru kajian. Jadi kita perlu lakukan yang gini Pak. Dengan siapa? Dengan DLKI. Perwakilan kita anggap sebagai perwakilan konsumen. Kemudian dengan aplikator. Dengan para pengemudi, asosiasi pengemudi," ucap dia.

"Itu yang kita lakukan biasanya sebelum menetapkan tarif. Nah ini masih lama nih. Masih butuh waktu nih menentapkan tarif itu," sambung dia.

Tiga Tahun Tak Naik

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan mengatakan, pengkajian ini merupakan usulan dari asosiasi mitra pengemudi bahwa tarif diminta disesuaikan. Terlebih, tarif ojol sudah tiga tidak mengalami kenaikan.

"Jadi dengan tarif yang ada sekarang, itu, kaitan usulan dari teman-teman, asosiasi pengemudi, ini biaya pelayanan itu cukup 10 persen, maka kita kaji semua, kaji semua. Karena tadi sudah 3 tahun tidak naik, itu kita kaji juga. Karena ada urutan juga ya, tarif ini. Ada permintaan dari teman-teman, bahwa tarik itu harus disesuaikan," imbuh dia.

Sebenarnya, lanjutnya, Kemenhub telah melakukan kajian soal kenaikan tarif ojol, ketika adanya kenaikan harga BBM non subsidi. Namun sayangnya, Aan bilang, kajian tidak dilanjutkan, karena banyak pertimbangan.

"Ini kan dulu juga sudah mengkaji, waktu ada kenaikan BBM kalau tidak salah, itu sudah dikaji. Tapi setelah kita diskusi dengan para teman-teman dari Ojek Online, dari mitra, ini, kajian yang kita buat itu, belum bisa dilaksanakan," ucap dia.

Menurut Aan, kajian tarif ojol itu merupakan satu-kesatuan dari biaya potongan layanan yang dibebankan terhadap pengemudi ojol. Dan kajian ini, memang rutin dilakukan oleh Kemenhub.

"Jadi ini rutinan seperti itu, kemudian, tidak dalam tuntutan. Artinya ini satu-kesatuan, struktur tarif itu satu-satuan, ada tarif dasar, perhitungan dari tarik dasar itu, nanti ada potongan, itu strukturnya satu-satuan," beber dia.  

Tarif Ojol Saat Ini

Untuk diketahui, tarif layanan ojek online (ojol) di Indonesia hingga saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 564 Tahun 2022. Aturan tersebut membagi struktur tarif berdasarkan tiga zona wilayah operasional, dengan masing-masing zona memiliki kisaran tarif berbeda.

Berdasarkan beleid tersebut, berikut rincian tarif per kilometer ojek online di setiap zona:

• Zona I meliputi wilayah Sumatra, Jawa (di luar Jabodetabek), dan Bali, dengan tarif sebesar Rp1.850 hingga Rp2.300 per kilometer.
• Zona II mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dengan tarif ditetapkan sebesar Rp2.600 hingga Rp2.700 per kilometer.
• Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua, dengan kisaran tarif Rp2.100 hingga Rp2.600 per kilometer.