BI dan BRICS Sepakat Dorong Perdagangan Internasional

Suara.com - Bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara BRICS sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan internasional.

Hal ini dilakukan dengan mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan/rule based trading system.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengatakan BRICS mendukung pentingnya penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global.

"Salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Kata dia, peran aktif BI di BRICS merupakan dukungan BI terhadap langkah strategis Pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru.

Lalu, memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang.

"Pentingnya kebijakan moneter yang tetap forward-looking dan pre-emptive menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.

BI terus memperkuat bauran kebijakan, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario guna mengantisipasi dampak rambatan global.

Langkah ini diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta didukung oleh pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, dan penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan.

Ke depan, negara-negara BRICS sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional. Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama lebih lanjut di sejumlah area strategis, termasuk sistem pembayaran, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, dan keamanan siber.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan mengenai informas pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan anggota BRICS di Brazil. Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pertemuan ini bakal menjadi tantangan untuk Indonesia.

Salah satunya mengenai kebijakan Presiden Trump yang akan menerapkan tarif barunya. Dia mengatakan, pandangan Trump tentang pertemuan BRICS ini sangat merugikan negara Amerika Serikat.

"Suasana dunia yang mengalami pergejolakan ekonomi. Bapak Presiden pertemuan BRICS dengan pemimpin. Presiden Trump membuat statment bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung Amerika sehingga akan mengancam menyampaikan tambahan tarif," katanya.

Dia pun menekankan dengan suasana tarif baru ini, Indonesia harus bisa menjaga pertumbuhan ekonominya untuk ke depan. Apalagi, gejolak ekonomi global tidaklah mudah.

"Suasana seperti ini kita terus dihadapkan suasana yang dinamis. Melihat tantangan itu tetap optimisme dan pada saat yang sama tantangan yang kita antisipasi dan mitigasi risiko," jelasnya.

Sebagai informasi, BRICS kini merepresentasikan 50 persen populasi dunia dan mencakup 35 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP) global.

Representasi itu berdasarkan negara-negara anggota BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia.

Saat ini, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa tarif tambahan sebesar 10% akan dikenakan kepada negara-negara yang "berpihak pada kebijakan anti-Amerika BRICS". Ini terjadi di tengah pertemuan negara-negara BRICS di Brasil pekan ini.

"Setiap Negara yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif tambahan sebesar 10 persen," katanya.

Secara terpisah, Trump mengonfirmasi bahwa AS akan mulai mengirimkan surat pada hari Senin. Ini akan merinci tarif khusus negara dan perjanjian apa pun yang dicapai dengan berbagai mitra dagang.

Setidaknya ada 11 negara BRICS. Selain Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan (Afsel), negara lain yang menjadi anggota adalah Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia.