Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp12,5 Triliun, Ternyata Buat Proyek Ini

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta anggaran sebesar Rp12,5 triliun. Usulan itu diajukan guna menutup kebutuhan menyelesaikan sejumlah proyek lama, serta menjalankan tambahan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yang diberikan melalui Instruksi Presiden (Inpres).

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan rincian anggaran tambahan ini untuk memfokuskan pada pembangunan jalan. Hingga irigasi serta sanitasi agar mencegah banjir.

"Kami mengusulkan, untuk tahun anggaran 2025, perubahan anggaran dari Rp73 triliun menjadi Rp86 triliun, yang fokusnya adalah untuk menyelesaikan komitmen-komitmen lama dan beberapa tambahan tugas dari Presiden melalui Inpres, baik itu Inpres Sekolah Rakyat, dan kemudian Inpres Irigasi. Total yang kami usulkan penambahannya adalah Rp12,5 triliun," katanya dalam rapat dengan Komisi V di Gedung DPR, Rabu (9/7/2025).

Ia mengatakan pagu anggaran Kementerian PU per Mei 2025 sebesar Rp73,76 triliun telah dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar dan menjaga kesinambungan ekonomi nasional.

Dari total pagu tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 36,83 persen atau Rp28,7 triliun. Dana itu dipakai untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan program preservasi jalan nasional.

"Di direktorat Jendral Bina Marga gimana alokasi 28,7 triliun terbesar pembangunan persuasi jalan, lalu pembangunan jembatan dan aktivitas fisik lainnya," katanya.

Lalu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerima alokasi 25,5 persen atau Rp27,7 triliun. Nantinya, berfokus pada dukungan ketahanan pangan, antisipasi musim kemarau, dan pengendalian banjir.

"Terutama kita fokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan juga untuk persiapan menghadapi musim kemarau dan mitigasi banjir," kata dia.

Selanjutnya, pada Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan Rp11,18 triliun atau 24,24 persenuntuk program penyediaan air minum, sanitasi, dan permukiman. LaluC Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memperoleh Rp5 triliun atau 13,12 persne yang utamanya digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat dan renovasi madrasah.

"Sisanya dialokasikan ke beberapa unit lainnya, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Pembiayaan Infrastruktur," bebernya.

Sebagai informasi, tidak hanya itu, dia juga meminta persetujuan Komisi V guna penambahan anggaran sebesar Rp 68,88 triliun untuk tahun 2026. Sebelumnya pagu indikatif Kementerian PU untuk tahun 2026 ada di angka Rp 70,86 triliun.

Dengan permintaan tambahan tersebut, maka pagu kebutuhan Kementerian PU untuk tahun 2026 sebesar Rp 139,74 triliun bisa terpenuhi.

“Sebagian untuk program teknis Rp 65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp 3,6 triliun,” kata dia.

Lalu, ada alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp 2,49 triliun.

Rinciannya untuk dukungan teknis Balai sebesar Rp 3,51 triliun, sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp 0,01 triliun, kegiatan baru Rp 17,62 triliun dan PDN dan PLN senilai Rp 2,26 triliun.

Sedangkan untuk program dukungan manajemen, dari usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan sebesar Rp 2,84 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 0,76 triliun untuk belanja non operasional.

Sementara itu, Kementerian PU per 7 Mei 2025 memiliki pagu efektif sebesar Rp 73,76 triliun. Meski demikian, realisasi per 9 Juli disebut Dody masih rendah. Untuk realisasi keuangan baru mencapai 33,85 persen sementara realisasi fisik baru mencapai 29,21 persen.

Realisasi ini turun dibandingkan realisasi per Juli tahun 2024, di mana progres realisasi saat itu adalah 27,74 persen untuk keuangan dan 34,38 persen untuk fisik.

“Semuanya karena di semester pertama kita agak sedikit terhambat, karena masalah politik anggaran, tapi kami masih optimis di Desember 2025 kami bisa mencapai 93 persen untuk keuangan dan lebih dari 90 persen untuk fisik,” tandasnya.

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sebelumnya menyoroti koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal pembangunan jalan.

Menurutnya, jalan nasional dan jalan daerah sebenarnya merupakan satu kesatuan jaringan yang seharusnya tidak terkotak-kotak secara sektoral.

"Sebenarnya jaringan jalan itu sulit kita pisahkan. Ini hanya soal ego sektoral saja,"bebernya.