Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran Rp200 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
AHY mengatakan bahwa usulan tambahan anggaran untuk dukungan manajemen dan juga untuk program-program koordinasi.
"Ada 4 urusan utama dalam koordinasi Kemenkoinfrastruktur ini yang pertama adalah kemerataan pembangunan di kewilayahan termasuk juga agraria dan latar luar kemudian yang kedua terkait dengan konektivitas, multimoda transportasi dan yang ketiga tentang infrastruktur dasar dari jalan, jembatan, bendungan, irigasi dan semuanya dan yang terakhir tentang perumahan dan kawasan permukiman," kata AHY di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga harus mengawal program flagship dari Presiden Prabowo Subianto di antaranya seperti proyek Giant Sea Wall.
Kemudian, AHY juga mengatakan bahwa pihaknya mendapat tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat Jakarta-Surabaya.
"Dan yang terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur," katanya.
Dengan keberadaan kereta api cepat tersebut, AHY menyebut bahwa hal tersebut akan menstimulan kemunculan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru.
"Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas tapi juga membangun, membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju," katanya
Baca Juga: Anggaran Terus Dipotong, Begini Nasib BMKG Indonesia
Lebih lanjut, untuk itu, AHY mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar.
"Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar 200 miliar," ujarnya.
"Sehingga dari total pagu indikatif yang ditetapkan 115 miliar dengan usulan tambahan 200 sekitar Rp315,9 miliar untuk tahun 2026 itu mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari teman-teman dan banggar dan tentunya juga dari pemerintahan," sambungnya.
