CORE: Hilirisasi Bukan Hanya Ekonomi, Tapi Tanggung Jawab Sosial

Suara.com - Kebijakan hilirisasi tambang menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk “Paradoks Hilirisasi: Dilema di Balik Janji Energi Bersih” yang diselenggarakan CORE Indonesia pada Rabu (16/7/2025) di CORE SightHUB, Jakarta Selatan.

Diskusi ini mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mengevaluasi praktik hilirisasi di Indonesia yang selama ini digadang sebagai motor transformasi ekonomi nasional.

Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berada di garis depan dalam upaya mengolah hasil tambang menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri. Namun, di tengah semangat mendorong hilirisasi, muncul pula kekhawatiran tentang dampaknya terhadap lingkungan dan tata kelola.

Direktur Riset CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menyoroti hilirisasi bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan lingkungan.

"Hilirisasi adalah peluang strategis bagi bangsa Indonesia, tetapi penerapan di sektor ini harus dibarengi dengan tanggung jawab terhadap tata kelola baik, lingkungan, dan masyarakat sekitar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, (19/7/2025).

Ia mencatat bahwa industri logam dasar di Sulawesi Tengah telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan jumlah tenaga kerja meningkat hampir empat kali lipat dalam tiga tahun. Namun, pertumbuhan tersebut harus diiringi oleh sistem yang adil dan transparan.

Dalam diskusi ini, Kepala SBU Mineral PT Sucofindo, Deddy Budiawan Sugianto, menjelaskan bagaimana BUMN seperti Sucofindo berperan penting dalam menjaga akuntabilitas hilirisasi.

Melalui jasa pemastiantermasuk verifikasi teknis, pengujian, serta penerbitan sertifikat mutu dan berat Sucofindo memastikan proses produksi memenuhi standar nasional dan internasional.

"Surveyor melakukan verifikasi dan pemeriksaan dokumen, pelaksanaan, pengujian, dan pengawasan, serta penerbitan CoA dan CoW. Output-nya adalah LHP untuk domestik," kata Deddy.

Dani Setiawan dari Tim Sekretariat Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menambahkan bahwa hilirisasi adalah langkah transformasi struktural agar Indonesia tidak selamanya bergantung pada ekspor bahan mentah.

"Transformasi yang diperlukan adalah struktural agar ekspor kita tidak melulu bahan mentah, tetapi produk jadi," tegas Dani.

Ia juga mengingatkan bahwa komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi harus terimplementasi secara nyata, tidak sekadar menjadi janji di atas kertas.

"Indonesia sedang berupaya mencapai 2nd NDC. Semua pembangunan harus dilengkapi dengan kerangka mencapai target penurunan emisi, terutama di industri. Ini perlu partisipasi publik yang luas supaya target ini tidak hanya di atas kertas, tetapi juga pada implementasinya," pungkasnya.