REGIONAL:
Saat ini, program tersebut telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten/kota, dan 4.770 kecamatan.
Angka penerima manfaatnya pun terus melonjak.
“Untuk penerima manfaatnya saat ini sudah di atas 15 juta. InsyaAllah kami yakin akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan.
Untuk menyukseskan program raksasa ini, pemerintah menggandeng berbagai instansi dan organisasi masyarakat, mulai dari TNI, Polri, BIN, hingga organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta Kadin dan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).
Investasi Mitra Rp28 Triliun Tanpa Dana APBN
Fakta paling mencengangkan dari paparan Dadan adalah skema pendanaan untuk pembangunan infrastruktur SPPG.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan fisik ribuan unit layanan gizi ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, pendanaan berasal dari investasi para mitra strategis.
"Bila dihitung nominal, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 miliar-Rp2 miliar."
Jadi, kata dia, "uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang mitra."
Dadan menambahkan, serapan APBN sebesar Rp8,2 triliun untuk program MBG sejauh ini difokuskan pada intervensi gizi, seperti pengadaan bahan makanan bernutrisi, bukan untuk pembangunan fisik.
Program ini juga terbukti menggerakkan roda ekonomi lokal. Banyak pelaku usaha seperti restoran, kafe, hingga hotel yang mengubah fungsi dapurnya menjadi SPPG, melayani ribuan porsi makanan setiap hari dan menciptakan efisiensi baru dalam rantai pasok.
"Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut," tutur Dadan, mengilustrasikan dampak ekonomi dan efisiensi logistik dari program tersebut.
Strategi Baru Distribusi Beras Nasional
Selain MBG, rapat tersebut juga secara khusus membahas peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.
Dadan Hindayana membenarkan bahwa strategi distribusi beras menjadi topik penting yang didiskusikan bersama Kepala Bulog.
“Ya, tadi bahasannya juga khusus Bulog ya. Ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan distribusi beras,” kata Dadan.
Namun, ia enggan merinci lebih jauh mengenai strategi baru tersebut, mengingat teknis distribusi beras bukan merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional.
“Tapi bukan wilayah saya untuk menjawab,” tandasnya.
TERPOPULER