Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengonfirmasi bahwa fenomena penyusutan jumlah kantor cabang bank fisik di seluruh Indonesia akan terus berlanjut.
Tren tersebut dinilai sebagai konsekuensi logis dari adopsi teknologi digital yang semakin masif di sektor layanan keuangan, yang secara fundamental mengubah perilaku dan ekspektasi nasabah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa keputusan untuk menutup atau mengurangi kantor cabang merupakan langkah strategis yang didasarkan pada keputusan bisnis masing-masing bank dalam merespons perubahan zaman.
Menurut OJK, pergeseran dari layanan konvensional ke digital menjadi pendorong utama di balik tren ini.
Kemudahan akses layanan perbankan melalui platform digital telah membuat fungsi kantor cabang untuk transaksi rutin menjadi kurang relevan.
"Tren penurunan jumlah cabang akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi di bidang keuangan yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank," kata Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Adopsi teknologi ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, sehingga operasional bank menjadi lebih efisien dengan mengurangi ketergantungan pada cabang fisik yang tidak produktif.
"Digitalisasi memungkinkan layanan perbankan diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga efisiensi operasional menjadi fokus utama," ujarnya.
Antisipasi Dampak pada Tenaga Kerja
Menjawab kekhawatiran mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, OJK menyatakan bahwa dampak penutupan cabang terhadap sumber daya manusia telah diantisipasi oleh industri perbankan.
Bank-bank didorong untuk melakukan mitigasi melalui program alih keahlian dan realokasi pegawai.
"Proses penutupan cabang yang berdampak pada pengurangan pegawai telah diantisipasi melalui program pelatihan ulang (retraining). Serta, realokasi ke unit bisnis lain dalam lingkup bank," jelas Dian.
Hingga saat ini, OJK memandang potensi PHK massal belum menjadi isu yang mengkhawatirkan.
Regulator terus mendorong perbankan untuk mematuhi seluruh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk kewajiban memberikan kompensasi yang layak bagi karyawan yang terdampak restrukturisasi ini.
OJK juga kembali menekankan bahwa perampingan jaringan kantor merupakan kebijakan internal perbankan.
TERPOPULER
