Infografis
- CSIS menilai kondisi Indonesia saat ini mirip dengan 1998.
- Ada risiko krisis ekonomi, delegitimasi negara hingga degradasi ekonomi.
- Banyak program pemerintah berbiaya mahal dan menuntut efisiensi, sementara di sisi lain ada pemborosan oleh pejabat.
Suara.com - Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia, Deni Friawan mengingatkan situasi dalam negeri saat ini mirip dengan kondisi pada krisis 1998.
CSIS mewanti-wanti pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Jika tidak, maka risiko krisis ekonomi, delegitimasi negara hingga degradasi demokrasi akan meningkat.
"Kalau ini terus dibiarkan, akar permasalahan ini tidak diatasi, risiko krisis ekonomi, delegitimasi negara, dan degradasi demokrasi itu akan meningkat," kata Deni dalam media briefing CSIS, "Wake Up Call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita" di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Dia menegaskan bahwa krisis 1997-1998 harus menjadi pelajaran penting. Pada waktu itu krisis terjadi secara multidimensional, kesulitan ekonomi, korupsi hingga lemahnya penegakan hukum. Situasi itu pun memiliki kemiripan dengan kondisi saat ini, yakni ketidakadilan dan tekanan ekonomi.
Hal itu tergambar dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan dibarengi dengan sulitnya mendapat pekerjaan. Kemudian pemberlakukan efisiensi, sementara di sisi lain pemerintah menunjukkan sikap sebaliknya yaitu pemborosan seperti kenaikan tunjangan DPR hingga pejabat rangkap jabatan di BUMN.
Di sisi lain juga pemerintah saat ini memiliki program yang membutuhkan biaya yang mahal, namun dampaknya kepada masyarakat dipertanyakan. Program makan bergizi gratis atau MBG misalnya, yang menelan 44 persen anggaran pendidikan.
Lalu belanja alat pertahanan negara yang menelan hampir 19 persen belanja negara.
"Permasalahannya adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan dan pertanggung jawaban setelah transparansinya itu masih tidak jelas hingga hari ini," tegas Deni.
Deni pun menegaskan bahwa berbagai persoalan itu yang menjadi pemicu gelombang unjuk rasa yang berlangsung dari 28-30 Agustus 2025. Bagi CSIS persoalan itu tidak akan terselesaikan hanya dengan pidato atau omong kosong.
Baca Juga: IHSG Ditutup Melemah Meski Demonstrasi Protes ke DPR dan Pemerintah Mulai Mereda
"Karena itu, pemerintah harus bisa membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan keteladanan. Hentikan pemborosan anggaran, akhiri privilege elit, dan hentikan penyangkalan atas kondisi ekonomi yang saat ini memburuk," tegasnya.
Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi.
"Pemerintah juga harus terbuka terhadap dialog tidak hanya bersama buruh, tapi juga pelaku usaha dan pengusaha, karena pada dasarnya kita tidak ada pertentangan antara buruh dan pengusaha," ujarnya.
