DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!

Suara.com - Kebijakan pemerintah yang menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai kritik tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menilai kebijakan tersebut justru menjadi beban baru bagi perbankan.

Kritik ini didasarkan pada data mengejutkan yang disampaikan Dolfie dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (17/9/2025). Menurutnya, jumlah kredit 'nganggur' di perbankan sudah sangat besar.

"Berapa sebenarnya kredit nganggur di perbankan? Menurut data Juni 2025 itu senilai Rp2.304 triliun, ini benar atau enggak?" tanya Dolfie, yang langsung dibenarkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Dolfie mempertanyakan mengapa pemerintah justru menambah likuiditas perbankan di saat kredit 'nganggur' sudah menumpuk triliunan rupiah.

"Artinya yang nganggur saja sudah Rp2.000-an (triliun), tambah Rp200 (triliun), kita nggak tahu nih untuk apa. Rp2.000 triliun belum bisa dimaksimalkan, masuk lagi Rp200 triliun, malah bikin beban," tegasnya.

Ia juga menyoroti rasio pinjaman terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) perbankan yang tidak pernah mencapai 90%. Bahkan, setelah disuntik dana Rp200 triliun, LDR justru turun menjadi 85,34% pada Agustus 2025, menunjukkan bank kesulitan menyalurkan kredit.

Dolfie juga menyoroti sumber dana yang digunakan. Ia menyebut dana Rp200 triliun ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"SAL berasal dari mana? Dari SBN (Surat Berharga Negara), kita bayar bunga SBN, sementara bunga yang dikasihkan ke bank rendah, jadi tanggungan APBN akhirnya. Uang APBN uang rakyat, jadi rakyat juga yang menanggung akibat dari kebijakan ini," imbuhnya.