REGIONAL:
- Menteri Luar Negeri Iran menegaskan posisi anti-senjata nuklir Iran bergantung pada pandangan Pemimpin Tertinggi yang baru.
- Iran mengusulkan draf protokol baru Selat Hormuz yang harus selaras dengan kepentingan nasional mereka pasca-konflik.
- Penghentian perang mensyaratkan kompensasi bagi Iran dan berakhirnya konflik secara permanen di seluruh kawasan.
Suara.com - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menegaskan bahwa posisi dasar Teheran dalam menolak pengembangan senjata nuklir tidak akan mengalami pergeseran signifikan.
Namun, dalam pernyataannya kepada Al Jazeera yang dikutip media pemerintah pada Rabu (18/3/2026), Araqchi memberikan catatan krusial mengenai otoritas Pemimpin Tertinggi Iran yang baru.
Araqchi mengingatkan bahwa kebijakan terkait senjata pemusnah massal sangat bergantung pada ijtihad atau pandangan hukum Islam dari sang pemimpin.
Pendahulu sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei—yang gugur dalam fase awal konflik Amerika Serikat-Israel melawan Iran—diketahui telah mengeluarkan fatwa pengharaman senjata nuklir sejak awal dekade 2000-an.
"Fatwa sangat bergantung pada yurisprudensi ulama yang menjabat. Saat ini, saya belum bisa memberikan penilaian mengenai pandangan politik maupun hukum Islam dari Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang baru," jelas Araqchi, dikutip via Reuters.
Terkait stabilitas regional pasca-konflik, Araqchi mengusulkan adanya draf protokol baru untuk Selat Hormuz. Jalur vital yang menyalurkan seperlima pasokan minyak dan gas cair dunia tersebut saat ini masih ditutup total oleh pihak Iran.
Poin-poin utama terkait Selat Hormuz:
Syarat Ketat: Iran menegaskan tidak akan membiarkan "satu liter minyak pun" mengalir ke AS, Israel, dan sekutunya selama perang berlangsung.
Perubahan Status Quo: Ketua Parlemen Iran menyatakan bahwa situasi di Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang meletus.
Kedaulatan Regional: Protokol baru nantinya harus memastikan jalur pelayaran selaras dengan kepentingan nasional Iran dan stabilitas kawasan, bukan berdasarkan tekanan eksternal.
Sementara itu, upaya Amerika Serikat untuk membangun koalisi angkatan laut guna mengawal kapal-kapal dagang mendapat penolakan dari sebagian besar sekutu NATO.
Prancis, misalnya, menyatakan hanya akan mempertimbangkan koalisi internasional setelah adanya gencatan senjata dan negosiasi langsung dengan pihak Teheran.
Kompensasi Perang dan Dampak Serangan
Abbas Araqchi menekankan bahwa penghentian perang hanya mungkin terjadi jika konflik benar-benar berakhir secara permanen di seluruh kawasan, disertai dengan pemberian kompensasi atas kerusakan yang diderita Iran.
Mengenai dampak serangan Iran di Teluk yang juga mengenai kawasan pemukiman atau komersial, Araqchi melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak Amerika Serikat. Ia berdalih bahwa pasukan AS sengaja berpindah ke area perkotaan untuk berlindung.
"Target kami adalah setiap titik di mana pasukan atau fasilitas Amerika berkumpul. Jika tempat-tempat tersebut berada di dekat pemukiman, itu adalah konsekuensi dari relokasi mereka," tegasnya.
Teheran menyalahkan langkah awal AS yang memulai agresi pada 28 Februari lalu sebagai akar dari segala krisis yang terjadi saat ini.
TERPOPULER
