Ada Pemotongan Anggaran, 800 Ribu Buruh hingga Guru Mogok Kerja

Suara.com - Ratusan ribu pekerja melakukan aksi mogok di seluruh Prancis.

Hal ini setelah serikat pekerja menyerukan protes selama satu hari terhadap pemotongan anggaran.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan antara 600.000 hingga 900.000 di seluruh wilayah Prancis.

Adapun, pemerintah menambahkan bahwa pihaknya akan mengerahkan 80.000 petugas polisi.

Serikat pekerja telah menuntut peningkatan pengeluaran untuk layanan publik, pajak yang lebih tinggi bagi orang kaya.

Dan memprotes penghapusan pemotongan anggaran yang dibuat oleh pemerintahan Bayrou.

Sophie Binet, pemimpin salah satu kelompok serikat pekerja utama Prancis, Konfederasi Umum Buruh (CGT), mengatakan, masyarakat harus turun tangan agar aspirasi bisa di dengar.

"Kita perlu turun tangan, begitulah cara kita mengumpulkan kekuatan untuk terus berjuang lalu memaksa pemerintah dan para pengusaha mengakhiri kebijakan yang hanya menguntungkan orang terkaya," katanya dilansir BBC, Jumat (19/9/2025).

Sebagai informasi, aksi mogok kerja terjadi hanya seminggu setelah Sébastien Lecornu, sekutu dekat Presiden Emmanuel Macron, diangkat menjadi perdana menteri setelah penggulingan pemerintahan François Bayrou.

Adapun aksi demonstrasi ini sempat membuat Transportasi umum sangat terganggu.

Bahkan, banyak jalur metro di Paris dilaporkan ditutup, sementara para pengunjuk rasa memblokir jalan raya dan jalan-jalan di kota-kota besar di seluruh Prancis.

Para siswa berkumpul di depan sekolah dan universitas di ibu kota dan sekitarnya, memblokir pintu masuk dan meneriakkan slogan-slogan. Sekitar sepertiga guru melakukan aksi mogok.

Apoteker juga berbondong-bondong melakukan aksi mogok, dengan 98 persen apotek diperkirakan akan tetap tutup.

Saat ini, Prancis juga menghadapi utang publik yang membengkak, setara dengan hampir 50.000 ribu Euro per warga negara Prancis.

Apalagi, Prancis berada di bawah tekanan untuk memperbaiki defisit anggaran, di mana tahun lalu hampir dua kali lipat dari batas Uni Eropa (UE) sebesar 3 persen serta utang yang setara dengan 114 persen Produk Domestik Bruto (PDB).