Infografis
Suara.com - Sebuah gelombang protes melanda sejumlah daerah di Indonesia. Warga di Pati, Jombang, Semarang, Bone, dan Cirebon beramai-ramai menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis, bahkan hingga 1.000 persen di beberapa tempat.
Aksi demonstrasi pun tak terhindarkan, menjadi sinyal kuat ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Di Kabupaten Pati, kenaikan PBB-P2 yang mencapai 250 persen memicu amarah warga. Meski kebijakan tersebut telah dibatalkan, masyarakat tetap memilih turun ke jalan menuntut Bupati Pati Sudewo mundur. Sementara itu, puluhan warga Kota Cirebon yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon juga menyuarakan penolakan keras terhadap kenaikan PBB yang mencapai 1.000 persen.
Pangkal persoalan kenaikan PBB ini disinyalir terkait dengan rencana pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memotong dana transfer ke daerah (TKD).
Eko Listiyanto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menegaskan bahwa pemotongan dana transfer sangat berisiko, terutama bagi daerah yang kapasitas fiskalnya masih lemah.
"Kalau saran saya, untuk transfer ke daerah jangan dikurangi. Efisiensi ke daerah itu sangat berisiko karena daerah tidak secepat pusat dalam mencari sumber-sumber penerimaan baru," ujar Eko di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Eko menilai, pemangkasan anggaran secara tiba-tiba akan membuat pemerintah daerah kebingungan. Hal ini bisa menjadi pemicu bagi daerah untuk mencari jalan pintas, salah satunya dengan menaikkan pajak yang membebani masyarakat. "Tiba-tiba di awal tahun ada efisiensi yang mengurangi dana ke daerah. Siapa yang nggak kaget?" kata Eko.
Alih-alih memotong dana transfer, Eko Listiyanto menyarankan pemerintah pusat untuk mendorong kreativitas daerah dalam meningkatkan pendapatan tanpa harus membebani rakyat dengan kenaikan pajak. Ia memberikan contoh sukses di Bogor, di mana Stadion Pakansari dimanfaatkan untuk berbagai acara, menghidupkan UMKM, dan menambah pemasukan daerah lewat retribusi.
Strategi ini, menurut Eko, bisa diterapkan di daerah lain seperti Pati yang memiliki potensi kelautan. Namun, ia menekankan pentingnya pendampingan dari pemerintah pusat agar strategi ini berjalan efektif.
Baca Juga: Soal PBB 1.000 Persen, Mendagri Tito Wanti-wanti Cirebon Tak Memanas Seperti Pati: Jangan Anarkis!
"Kalau ekonominya bergerak, penerimaan daerah ikut naik. Jadi, kurangi ketergantungan pada transfer pusat bukan dengan pemotongan, tapi dengan menumbuhkan kreativitas ekonomi daerah," tegasnya.
