- Kementerian Keuangan mencairkan kembali anggaran K/L yang sebelumnya diblokir, dari total Rp256,1 triliun.
- Dana yang dicairkan akan digunakan untuk program-program unggulan pemerintah, seperti cetak sawah, peningkatan fasilitas pendidikan, dan revitalisasi madrasah.
- Selain untuk program prioritas, anggaran ini juga dialokasikan untuk membiayai operasional dan tugas pokok kementerian/lembaga.
Suara.com - Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp168,5 triliun per 22 September 2025. Angka ini merupakan sebagian besar dari total anggaran yang sempat diblokir, yaitu Rp256,1 triliun.
"Efisiensi anggaran yang diblokir itu kan awal tahun sebesar Rp256,1 triliun. Sampai dengan hari ini, yang telah dibuka blokirnya sebesar Rp168,5 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (23/9/2025).
Luky menjelaskan, pencairan kembali anggaran ini ditujukan untuk menunjang berbagai program prioritas pemerintah. Dana tersebut akan digunakan untuk:
- Mencetak sawah baru
- Meningkatkan sarana pendidikan untuk Sekolah Rakyat
- Merevitalisasi madrasah
- Serta membiayai berbagai tugas dasar dan operasional K/L.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan program-program strategis dapat berjalan sesuai rencana.
Meskipun demikian, Kemenkeu mencatat adanya perlambatan dalam realisasi belanja K/L. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja baru mencapai Rp686 triliun, setara dengan 59,1% dari pagu APBN 2025. Angka ini terkoreksi 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Luky, perlambatan ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara kecepatan pembangunan fisik di lapangan dengan penyerapan anggaran. Untuk mengatasi masalah ini, Kemenkeu telah membentuk tim monitoring intensif selama tiga bulan terakhir.
"Intinya, kami sama-sama mencoba melihat masalah yang dihadapi oleh berbagai K/L dan kita coba pendampingan," tutur Luky.
