Menkeu Purbaya Bisa Andalkan Sektor Migas untuk Kejar Target Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Suara.com - Pemerintah menaruh harapan besar pada sektor hulu minyak dan gas (migas) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen dalam dua tahun ke depan, seiring diluncurkannya Program Paket Ekonomi 2025.

Ketahanan energi kini juga menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. "Selain menopang ketahanan energi, sektor hulu migas juga berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan industri hulu migas melalui penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)," ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro seperti dikutip, Senin (22/9/2025).

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menunjukkan, hingga Juni 2025, realisasi TKDN pada proyek hulu migas telah melampaui target pemerintah.

Untuk proyek strategis nasional (PSN), TKDN mencapai 58 persen, jauh di atas target 18 persen. Sementara itu, untuk proyek non-PSN, TKDN sudah menyentuh 59 persen, melampaui target 57 persen.

Sepanjang semester I-2025, nilai kontrak barang dan jasa di sektor hulu migas menembus USD 3,57 miliar atau sekitar Rp 58,7 triliun. Dari angka tersebut, belanja dalam negeri tercatat sebesar US$1,83 miliar atau sekitar Rp30,1 triliun.

Peranan industri hulu migas juga dirasakan oleh daerah penghasil, salah satunya Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menegaskan keberadaan industri hulu migas memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Di antaranya lewat dana bagi hasil (DBH) migas yang menjadi penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2023, DBH migas untuk Riau tercatat Rp 3,2 triliun, turun menjadi Rp 2,3 triliun pada 2024, dan diperkirakan naik ke Rp 2,6 triliun pada 2025, dengan asumsi harga minyak USD 82 per barel.

Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Riau pada semester II-2025 tumbuh 4,59 persen, menempatkannya sebagai wilayah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara.

"Ini mungkin bisa langsung mendorong pembangunan daerah secara tidak langsung untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Artinya ada uang yang berputar juga di masyarakat," kata Syahrial.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga produktivitas sektor hulu migas agar tetap menjadi penopang pencapaian target nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) perlu diperkuat agar produksi migas berjalan stabil.

"Skema unconventional drilling mungkin perlu dipersiapkan dengan baik agar benar mendapatkan tambahan manfaat dari penemuan baru tersebut," tambah Syahrial.

Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menegaskan penerapan TKDN tidak hanya mendorong efisiensi biaya, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku industri lokal.

"Pencapaian TKDN hulu migas menunjukkan multiplier effect yang nyata terhadap perekonomian nasional. Industri dalam negeri tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif berkontribusi dalam rantai pasok migas. Ke depan, TKDN harus terus ditingkatkan, agar setiap dolar investasi migas yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa," imbuh Eka.

Ia menambahkan, SKK Migas juga telah merevisi kebijakan pengadaan agar perusahaan lokal bisa mengakses kontrak hingga Rp 50 miliar.

"Sebagai wujud pemberdayaan, SKK Migas merevisi kebijakan pengadaan sehingga perusahaan lokal kini bisa mengakses kontrak hingga Rp 50 miliar," pungkas Eka.