Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyindir pimpinan bank-bank pemerintah yang disebutnya terlalu bersemangat menjalankan ide Presiden Prabowo Subianto ketikka secara serempak menaikkan suku bunga deposito valas pada pekan ini.

Strategi itu dikritik sebagai kesalahan yang sangat mendasar. Karena alih-alih bisa menarik tabungan valas dari luar negeri ke Indonesia, kebijakan itu justru membuat nasabah Indonesia ramai-ramai membeli dolar AS karena lebih menguntungkan saat disimpan dideposito dan membuat nilai tukar rupiah semakin ambrol.

"Jadi ini mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide presiden," kata Purbaya dalam jumpa pers di Kemenkeu pada Jumat (27/9/2025).

Purbaya menerangkan pihaknya sama sekali belum pernah memerintahkan atau mengarahkan Himbara untuk menaikkan bunga deposito valas.

Lebih lanjut Purbaya mengatakan bahkan bank-bank pemerintah tidak melaporkan kebijakan yang diumumkan serempak pada 25 September itu ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti yang seharusnya. Purbaya sendiri adalah Ketua KSSK.

Ia mengatakan dirinya beserta anggota KSSK lain seperti Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, tidak mendengar rencana para bank Himbara tersebut.

"Artinya belum dihitung dulu risikonya. Kalau kebijakan resmi, pasti akan kita bahas dengan BI, OJK, dan KSSK secara komprehensif,” tegasnya.

“Mungkin itu inisiatif dari beberapa pemimpin bank. Tapi yang jelas, enggak ada instruksi dari kami. Danantara juga biasanya menekankan basis pasar, tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” lanjut Purbaya.

Sebelumnya Purbaya menegaskan pihaknya tidak pernah mengarahkan dan memerintahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) sebesar 4 persen.

“Tidak ada kebijakan seperti itu. Saya eenggak pernah menyuruh Danantara atau bank untuk menaikkan bunga deposito seperti itu,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat kemarin.

Meski demikian Purbaya mengakui pernah ada diskusi mengenai insentif untuk membujuk mereka yang menyimpan valas di luar negeri untuk membawa dolarnya ke Indonesia. Namun pembahasan itu dikatakan belum selesai lantaran masih ada risiko yang perlu dihitung.

Tim yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengukur risiko kebijakan pun baru akan memberikan laporan pada Jumat (3/10/2025), mengingat waktu yang diberikan untuk melakukan perhitungan adalah selama dua minggu.

Di sisi lain, Purbaya menggarisbawahi bahwa dia berprinsip pro-pasar, sehingga strategi kebijakannya akan lebih mendorong suku bunga rendah dan menggerakkan mekanisme pasar dengan dorongan suplai melalui pemberian uang.

“Jadi, kami selalu mengarahkan kebijakan untuk menggerakkan pasar supaya lebih efisien, bukan mendikte,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Putrama Wahju Setyawan menyatakan penyesuaian suku bunga deposito valas merupakan strategi perseroan untuk menghadirkan nilai tambah bagi nasabah, khususnya yang selama ini lebih banyak menempatkan dana valas di luar negeri.

Fokus bank adalah memberikan imbal hasil yang atraktif agar dana valas bisa lebih banyak terserap di dalam negeri. Dengan tingkat bunga yang lebih menarik, BNI membuka peluang bagi nasabah yang selama ini menempatkan dana valasnya di luar negeri untuk berinvestasi di tanah air.

Senada, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian suku bunga tersebut merupakan strategi perseroan untuk menarik lebih banyak dana valas ke Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Hery Gunardi mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi investor ritel maupun institusi, baik domestik maupun internasional, yang tengah mencari instrumen simpanan dengan imbal hasil kompetitif di tengah kondisi pasar global yang masih diliputi dengan ketidakpastian.

Sedangkan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan meyakini kebijakan ini sejalan dengan arahan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat daya saing industri perbankan nasional.