- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penundaan sementara kebijakan pajak e-commerce.
- Hingga saat ini, belum ada satu pun marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak tersebut.
- Penundaan ini, menurut Purbaya, dilakukan secara sengaja.
Suara.com - Sebuah keputusan melegakan bagi para pelaku usaha e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penundaan sementara kebijakan pajak e-commerce, yang sebelumnya direncanakan berlaku bagi penjual di marketplace.
Kebijakan yang akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% ini diputuskan untuk ditunda, mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.
Hingga saat ini, belum ada satu pun marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak tersebut.
"Saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Penundaan ini, menurut Purbaya, dilakukan secara sengaja. Pemerintah ingin melihat dampak dari kebijakan stimulus ekonomi yang sudah lebih dulu diluncurkan, yaitu penempatan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan. Dana tersebut diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi dan menggerakkan sektor riil.
"Paling tidak sampai kebijakan Rp200 triliun untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya, baru kita akan pikirkan nanti. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perbankan," tegasnya.
Apabila dampak positif dari stimulus tersebut sudah terlihat, barulah kebijakan pajak e-commerce akan diberlakukan. Purbaya juga menegaskan bahwa nantinya semua penyedia marketplace akan ditunjuk sebagai pemungut pajak, tidak hanya e-commerce tertentu. Ia memastikan sistem pemungutan sudah siap sepenuhnya.
"Semuanya, bukan e-commerce tertentu. Kalau ada tertentu yang nggak ikut (ditunjuk), Anda bikin perusahaan di situ. Kami sudah ngetes sistemnya. Uangnya sudah diambil beberapa. Jadi sistemnya sudah siap," imbuhnya.
Kebijakan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 ini rencananya akan mengenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto tahunan penjual. Penundaan ini memberikan napas lega bagi ribuan penjual daring dan menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
TERPOPULER
