Anggaran MBG Rp 1,2 Triliun per Hari, Begini Kata Menteri Keuangan

Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil sikap tegas terkait program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah sorotan publik, terutama setelah menyeruak isu dugaan dapur fiktif dalam laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Menkeu Purbaya menegaskan komitmennya untuk memantau ketat penyerapan anggaran program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Usai bertemu dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Jakarta pada Jumat (26/9/2025), Purbaya menyatakan pengawasan tidak hanya dilakukan dari kantor pusat, tetapi juga melibatkan aparat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah untuk turun langsung ke lapangan.

“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ujar Purbaya.

Ia menekankan bahwa langkah pengawalan ketat ini bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan pelaksanaan program benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan memiliki akuntabilitas yang terjaga.

Anggaran MBG Tahun Ini Turun Signifikan 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan konfirmasi mengenai perubahan proyeksi anggaran untuk program MBG tahun ini.

Pemerintah kini memperkirakan hanya akan menghabiskan Rp99 triliun untuk program makanan gratis, angka yang jauh lebih rendah dari alokasi awal yang sempat diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Dadan menjelaskan bahwa pembatalan rencana tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun disebabkan oleh pertimbangan kapasitas serapan yang tidak memungkinkan untuk angka sebesar itu.

Oleh karena itu, anggaran yang diproyeksikan terserap tahun ini adalah pagu awal BGN sebesar Rp71 triliun ditambah potensi tambahan (top-up) sebesar Rp28 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp99 triliun.

Meskipun terjadi pemangkasan proyeksi, Dadan optimistis dengan kinerja serapan anggaran MBG.

Hingga September 2025, serapan dana telah mencapai Rp19,3 triliun, bahkan melampaui target bulanan yang ditetapkan seharusnya berakhir pada akhir September.

Menkeu Purbaya menjadwalkan evaluasi menyeluruh program MBG pada akhir Oktober 2025. Hasil dari pemantauan ketat tersebut akan menjadi dasar penentuan kebijakan anggaran ke depan, yaitu apakah pemerintah akan menambah, mempertahankan, atau bahkan memangkas alokasi dana MBG.

“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan bahwa dana besar yang digelontorkan untuk MBG benar-benar memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah.