Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat

Suara.com - Pemerintah mempersiapkan stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV 2025 yang akan menyasar 30 juta keluarga penerima manfaat, demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai menggelar rapat bersama sejumlah kementerian di Gedung Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Airlangga menyebut pemberian stimulus tambahan itu merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan penebalan di kuartal keempat. Arahan Bapak Presiden bahwa bantalan daripada stimulus tambahan itu menjangkau 30 juta keluarga penerima manfaat," kata Airlangga.

Dia belum merinci lebih jauh ihwal tambahan stimulus itu. Airlangga hanya menyebut bahwa saat ini rencana penambahan stimulus itu sedang dimatangkan.

"Ini kami sedang matangkan sampai satu minggulah" katanya.

Pun dengan dana yang nantinya dikucurkan, Airlangga juga belum membeberkan secara rinci besaran serta alokasinya.

"Kita akan umumkan berapa yang akan dibutuhkan untuk itu," katanya.

Lebih lanjut Airlangga meyakini, dengan rangkaian stimulus dari pemerintah, Indonesia berpeluang mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sepanjang 2025.

Program pertama adalah peluncuran magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate dengan masa kelulusan maksimal satu tahun.

Baca Juga: Pemerintah Kembali Beri Diskon Gila-gilaan Tarif Angkutan untuk Libur Nataru

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 20.000 peserta yang akan mendapatkan fasilitas uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Pendaftaran program tersebut dibuka mulai 15 Oktober 2025 melalui sistem Siap Kerja.

Kedua, pemerintah memperluas kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Setelah sebelumnya berlaku untuk sektor padat karya, kebijakan ini kini juga menyasar sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan target 552.000 pekerja. Insentif berupa pembebasan 100 persen PPh 21 ini diberikan hingga 2026.

Ketiga, di bidang perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk periode Oktober-November 2025.

Keempat, untuk melindungi pekerja sektor transportasi, termasuk pengemudi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik, pemerintah memberikan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen selama enam bulan.

Kelima, pemerintah menurunkan bunga kredit perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja, bunga diturunkan dari BI rate +5 persen menjadi +3 persen, sedangkan bagi pengembang turun dari BI rate +6 persen menjadi +4 persen.

"Diharapkan bisa dimanfaatkan untuk 100.050 unit perumahan," ujarnya.

Keenam, pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai atau cash for work yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan sepanjang September-Desember 2025. Program ini menargetkan 609.465 penerima manfaat.

Ketujuh, pemerintah mempercepat deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko dengan mengintegrasikan sistem Online Single Submission (OSS) dan memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Targetnya, sebanyak 50 daerah tercakup pada 2025 dan meningkat menjadi 300 daerah pada 2026.

Kedelapan, pemerintah menyiapkan program perkotaan melalui proyek percontohan di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, yang mencakup peningkatan pemukiman dan penyediaan ruang kerja bagi pelaku gig economy.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan program pendukung lain, seperti Koperasi Desa Merah Putih, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta pengembangan tambak di kawasan Pantura seluas 20.000 hektare.

"Pemerintah juga mendorong akselerasi belanja kepada 12 kementerian/lembaga dan optimalisasi program seperti makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Unggulan, dukungan kepada UMKM, serta program-program UMKM lainnya," tambahnya.