Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak yang Pecat Puluhan Pegawai Nakal

Menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis dan kemudian Sekretaris Deputi Kerja Sama Ekonomi & Investasi di Kemenko Perekonomian.

4. Komisaris di BUMN

• Komisaris Independen PT Phapros Tbk (2022–2024)
• Pernah duduk di komite audit PT Jasindo dan Komisaris PT Inka Multi Solusi.

5. Direktur Jenderal Pajak (2025–sekarang)

Bimo Wijayanto dilantik sebagai Dirjen Pajak pada 23 Mei 2025 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menggantikan Suryo Utomo.

Sri Mulyani menilai Bimo sebagai sosok reformis dengan kombinasi pengetahuan akademik dan pengalaman praktis di bidang fiskal.

Kekayaan Bimo Wijayanto di LHKPN

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang dirilis pada 2021, total kekayaan Bimo Wijayanto mencapai sekitar Rp 6,67 miliar.
Rinciannya meliputi:

• Tanah & bangunan: ±Rp 5,8 miliar
• Kendaraan (Toyota Fortuner): ±Rp 370 juta
• Harta bergerak lain: ±Rp 200 juta
• Kas & setara kas: ±Rp 300 juta

Meski menjabat di posisi strategis, harta Bimo Wijayanto tergolong moderat dibanding pejabat setingkatnya, hal ini turut memperkuat citranya sebagai birokrat bersih.

Tantangan & Harapan di DJP

Kini, tantangan besar menanti Bimo Wijayanto di DJP, antara lain:

• Menegakkan integritas internal: menekan potensi kecurangan dan memperkuat budaya kerja jujur.
• Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: lewat digitalisasi dan sistem transparansi data.
• Menjaga target penerimaan negara: di tengah tekanan fiskal global dan perlambatan ekonomi.
• Melanjutkan reformasi sistem pajak: agar lebih sederhana, efisien, dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah awalnya dengan memecat pegawai curang jadi simbol nyata komitmen tersebut.

Bimo Wijayanto bukan hanya sosok akademisi dan birokrat berprestasi, tapi kini dikenal sebagai figur pemimpin tegas yang berani melawan praktik curang di dalam institusinya sendiri.

Dengan rekam jejak bersih, pengalaman lintas kementerian, dan visi reformasi kuat, Bimo Wijayanto diharapkan bisa membawa Direktorat Jenderal Pajak ke arah yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama