- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menepis tudingan Menkeu Purbaya soal dana APBD Pemprov Jabar ada di Bank.
- Dedi Mulyadi menilai, praktik memarkir uang daerah di bank adalah bentuk ketidakmampuan dalam mengelola keuangan publik.
- Ia meminta Menkeu Purbaya untuk membuka data secara transparan agar tidak menimbulkan opini negatif di masyarakat.
Suara.com - Tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memarkir dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4,17 triliun dalam bentuk deposito menuai bantahan keras.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menepis tudingan tersebut dan mengklaim telah melakukan pengecekan langsung ke Bank BJB, bank daerah tempat kas Pemprov Jabar disimpan.
"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito," tegas Dedi Mulyadi dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (21/10/2025).
Dedi Mulyadi menilai, praktik memarkir uang daerah di bank adalah bentuk ketidakmampuan dalam mengelola keuangan publik. Ia meminta Menkeu Purbaya untuk membuka data secara transparan agar tidak menimbulkan opini negatif di masyarakat.
"Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik," ujarnya.
Gubernur Dedi mengklaim, alih-alih mengendapkan dana, Pemprov Jabar justru tengah mempercepat realisasi belanja publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menjamin tidak ada dana APBD Jawa Barat yang diendapkan untuk kepentingan apa pun.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyoroti total dana kas daerah yang mengendap di bank mencapai Rp233 triliun secara nasional. Purbaya mengkritik praktik Pemda yang menyimpan dana di bank pusat, bukan Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang menurutnya menghambat peredaran uang dan membuat ekonomi di daerah menjadi "kering".
