AHY Dorong Optimalisasi Anggaran Infrastruktur Tanpa Abaikan Kualitas

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong optimalisasi penggunaan anggaran kementerian teknis, khususnya dalam program-program prioritas infrastruktur yang saat ini tengah berjalan.

Dalam media gathering ‘Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025), AHY menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan proyek di tengah upaya percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

“Ingat boleh kita fokus pada penyerapan anggaran, tapi tidak boleh kemudian mengorbankan kecepatan, kemudian mengorbankan kualitas. Jadi saya juga menitik beratkan kualitas penyerapan anggaran yang juga harus dijaga dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

AHY juga memahami bahwa proses pencairan anggaran dan eksekusi proyek di tiap kementerian memiliki tantangan tersendiri.

Menurutnya, hal ini memerlukan strategi yang tepat agar penyerapan anggaran tetap efektif tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.

"Karena seringkali cairnya itu beda-beda. Nah sehingga memang ada tantangan untuk bisa berlari kencang ketika anggarannya baru dicairkan, untuk bisa berproses sampai dengan tender dan dieksekusi di lapangan," jelas AHY.

Menjelang akhir tahun anggaran 2025, AHY mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mendorong proyek-proyek strategis, terutama yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.

“Saya berpesan tentunya terus mengawal juga agar di waktu yang sudah tinggal bisa dikatakan ini sudah menjelang akhir Oktober. Dua bulan lebih sedikit, ini bisa kita kejar, utamanya yang menjadi agenda prioritas yang menjadi program-program inpres,” katanya.

“Baik itu irigasi maupun jalan daerah maupun infrastruktur dasar lainnya yang dikerjakan oleh Kementerian PU,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam laporan resmi Kementerian Keuangan, tercatat bahwa beberapa lembaga masih memiliki realisasi anggaran yang cukup rendah hingga kuartal III 2025. Tiga lembaga dengan serapan anggaran terendah antara lain:

• Badan Gizi Nasional (BGN) dengan serapan sebesar 16,9 persen atau Rp 19,7 triliun dari pagu Rp116,6 triliun,
• Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar 32,8 persen atau Rp9 triliun dari pagu Rp27,3 triliun, dan
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 48,2 persen atau Rp 41,3 triliun dari pagu Rp85,7 triliun.

Pemerintah, kata AHY, berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.