- Menteri Keuangan Purbaya berencana mengakhiri kontrak dengan vendor asing LG CNS-Qualysoft agar sistem Coretax sepenuhnya ditangani oleh pemerintah mulai 2026.
- Ia memperkuat tim internal dan menggandeng hacker Indonesia untuk menguji keamanan Coretax tanpa menambah beban APBN.
- Purbaya menilai SDM lokal, khususnya tim PSIAP, memiliki kemampuan teknis memadai dan akan diberdayakan penuh untuk pengembangan sistem pajak.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku ingin menghilangkan pihak asing yang menangani sistem Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau Kemenkeu melibatkan kontrak dengan LG CNS-Qualysoft Consortium sebagai vendor Coretax. Perjanjian ini membuat Pemerintah kesulitan memperbaiki sistem tersebut.
Namun kontrak LG CNS-Qualysoft Consortium bakal berakhir Desember 2025. Bendahara Negara optimistis sistem ini bisa diselesaikan Januari atau Februari 2026 karena sepenuhnya dialihkan ke Pemerintah.
“Januari sudah selesai harusnya, keamanan dan infrastruktur. Infrastruktur sangat amat cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Barang-barang yang kita beli tuh mahal dan canggih, cuma enggak bisa pakainya. Tapi enggak apa, ini kan kita belanja, jadi pajak cukup serius untuk belanja Coretax ini,” kata Purbaya, dikutip dari Antara, Minggu (26/10/2025).
Purbaya juga menegaskan kalau mereka bakal menghentikan ketergantungan pihak asing dalam Coretax. Ia percaya kalau orang Indonesia memiliki kemampuan.
“Secara teknis, ketergantungan pada pihak asing ke depan akan kami putus. Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan,” tuturnya.
Menkeu Purbaya mengaku sempat memanggil peretas alias hacker asal Indonesia serta memperkuat tim internal demi memperbaiki sistem Coretax.
Ia turut memastikan kalau penguatan tim ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun tetap ada memerlukan biaya untuk gaji.
“Tentang biaya Coretax, nggak ada penambahan biaya. Paling nambah biaya bayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT (information technology)-nya itu. Gaji biasa, pos pengeluaran biasa, enggak ada yang istimewa,” beber dia.
Purbaya mengaku lebih mengandalkan sumber daya manusia (SDM) manusia dalam negeri untuk mengembangkan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut. Sehingga ia akan lebih berfokus memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP).
Dari hasil observasinya, dia menilai TIM PSIAP pada dasarnya memiliki kecakapan yang memadai, hanya saja membutuhkan bimbingan terkait arah kerja yang perlu dilakukan.
“Sebelumnya mereka enggak biasa saja, tapi dari sisi programming, coding, enggak ada masalah. Katanya bagus-bagus. Jadi, kami enggak akan membuat tim baru. Tim yang ada diperkuat,” jelasnya.
Purbaya juga bercerita kalau dirinya sempat menggandeng hacker Indonesia untuk mengetes sistem keamanan Coretax. Sebab sebelumnya terjadi insiden data Coretax bocor dan dijual ke pihak luar.
“Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” tandasnya.
TERPOPULER
