Aturan teknis yang sedang dirumuskan akan menetapkan bahwa penerima pemutihan adalah mereka yang berada di desil ekonomi 1 hingga 4.
Penggunaan DTSEN memastikan bahwa dana publik benar-benar dimanfaatkan untuk membantu segmen masyarakat yang paling membutuhkan.
4. Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 20 Triliun dalam APBN 2026
Komitmen pemerintah untuk menyukseskan pemutihan tunggakan ini dibuktikan dengan alokasi dana yang masif.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa dana sebesar Rp 20 triliun telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung program pemutihan BPJS Kesehatan ini, sesuai dengan arahan Presiden.
Alokasi dana ini menjadi jaminan bahwa program pemutihan akan berjalan secara berkelanjutan.
5. Tujuan Akhir: Peserta Miskin Dapat Kembali Aktif dan Menikmati Layanan JKN
Tujuan utama kebijakan penghapusan tunggakan ini bersifat sosial dan fundamental: memastikan peserta miskin dan tidak mampu bisa kembali aktif menikmati layanan Program JKN tanpa harus terbebani utang iuran masa lalu yang membuat status kepesertaan mereka nonaktif. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di sisi lain, juga menekankan bahwa seiring dengan pemberian bantuan ini, BPJS Kesehatan diminta untuk terus memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran, terutama dalam program-program kesehatan yang masih dinilai belum optimal.
Baca Juga: BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
Meski masih menunggu regulasi final, sinyal kuat dari pemerintah ini memberikan harapan besar bagi jutaan peserta JKN yang selama ini terhalang oleh tunggakan iuran.
Kontributor : Rizqi Amalia
