Bahlil Blak-blakan Hilirisasi Indonesia Beda dari China dan Korea, Ini Penyebabnya

Suara.com - Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa hilirisasi menjadi salah satu "mantra" bagi Indonesia untuk keluar dari resource curse  atau kutukan bagi negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. 

Pada agenda 'Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025' yang digelar Institute for Development of Economics and Finance, Bahlil menjelaskan dalam berbagai pandangan pakar ekonomi, kekayaan alam yang dimiliki suatu negara dapat menjadi kutukan jika tidak dikelola dengan baik. 

"Tidak ada sebuah negara yang punya sumber daya alam yang banyak yang sekarang menjadi negara berkembang untuk menjadi negara maju, kalau tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Kalau tidak, kita menjadi negara kutukan sumber daya alam," kata Bahlil di Jakarta pada Selasa (28/10/2025). 

Resource curse sendiri merujuk pada sebuah paradok, ketika suatu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tapi di sisi lain mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. 

Bahlil pun menggambarkan bagaimana hilirisasi berdampak terhadap perekonomian nasional. Salah satunya hilirisasi nikel. Pada  periode 2017-2018 nilai ekspornya hanya USD 3,3 miliar.  Belakangan mengalami pertumbuhan, setelah program hilirisasi dijalankan. 

"Yang terjadi pada 2023-2024, begitu kita membangun hilirisasi, itu ekspor kita sudah mencapai USD 34 miliar," kata Bahlil. 

Namun demikian, saat awal program itu dijalankan, Bahlil mengakui menemukan persoalan. Hal itu menurunya karena program yang disusun tidak by design yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan. 

"Tiba saat, tiba akal. Tidak disiapkan. Tidak dipersiapkan dengan baik. Dimana tidak adilnya? Pertama, di China, di Korea, di Jepang, orang membangun hilirisasi itu ada keterlibatan negara. Ada institusinya yang langsung cantolan. Kayak di China itu langsung dibawa PM. Di Korea itu dibawa Menteri Bappenas-nya," tutur Bahlil. 

Sementara di Indonesia, program hilirisasi tidak terdapat lembaga yang menaunginya.  Belakangan pemerintah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi.