Negara Tanggung Jawab Siap Lunasi Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung Rp 119,35 Triliun

Baca 10 detik

Presiden Prabowo jamin negara tanggung jawab selesaikan utang proyek Whoosh.
Prabowo minta fokus pada manfaat transportasi publik, bukan hanya untung rugi.
CEO Danantara bingung, opsi penyelesaian utang Whoosh belum diputuskan.

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, negara akan bertanggung jawab menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh.

Hal itu dikatakan Pabowo untuk menanggapai polemik yang tengah terjadi saat ini soal siapa yang akan membayarkan utang pembangunan proyek kepada China.

Ia meminta semua pihak tidak perlu khawatir dan membuat keributan atas penyelesaian utang tersebut.

"Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," ujar Prabowo seusai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Presiden Prabowo Subianto merespons masalah terkait utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). [Suara.com/Novian]

Prabowo menuturkan, Indonesia sanggup untuk melunasi seluruh utang proyek prestisius tersebut. Sehingga, ia meminta kembali lagi untuk semua pihak agar tidak memusingkan soal pelunasan utang.

Prabowo mengingatkan, dalam setiap pembangunan transportasi publik, jangan melihat soal utangnya saja, tetapi manfaat bagi masyarakatnya.

"Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat," tegas Ketua Umum Partai Gerindra Ini.

Adapun, total biaya proyek mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 118,9 triliun, termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS. Sejak digarap pada 2016, proyek ini telah menjadi perhatian publik karena kompleksitas finansial.

CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan nasib utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Sampai saat ini, belum ada keputusan opsi apa yang akan dipilih dalam menyelesaikan masalah proyek dengan nilai investasi USD 7,2 miliar atau setara Rp 119,35 triliun (asumsi kurs Rp 16.577).

Termasuk, opsi pembiayaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga, dirinya merasa bingung ada pernyataan bahwa pemerintah menolak menanggun beban utang kereta cepat dengan APBN. Apalagi, Rosan juga belum berbicara dengan pihak kementeian lain soal utang kereta cepat tersebut.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, enggan menanggung beban utang kereta cepat.

"Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi. dan kita juga belum, Danantara berbicara ke pihak lain. Apalagi Kementerian Keuangan yang menangani hal ini," ujar Rosan saat ditemui di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025)