- Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR Dasco bertemu intensif dua kali dalam sepekan.
- Pembahasan mencakup kesejahteraan ojol, reforma agraria, Haji 2026, serta aspirasi kepala desa mengenai program desa.
- Pertemuan awal fokus pada target ekonomi 8 persen dan percepatan hilirisasi SDA.
Suara.com - Ritme kerja pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan akselerasi tinggi.
Hal ini tercermin dari intensitas pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berlangsung dua kali dalam sepekan di Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan maraton ini mengisyaratkan adanya upaya kuat untuk menyinkronkan agenda eksekutif dan legislatif demi percepatan realisasi program-program prioritas.
Pertemuan kedua yang digelar pada Kamis (20/11/2025), menjadi sorotan setelah pertemuan pertama berlangsung pada Senin, 17 November 2025.
Jika pertemuan awal lebih banyak menyoroti isu-isu makro dan strategis, pertemuan kedua justru menyentuh langsung persoalan-persoalan yang dekat dengan denyut nadi masyarakat.
![Presiden Prabowo kembali bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025). [sekretaris kabinet]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/11/21/24401-rapat-maraton-prabowo-dasco-dua-kali-seminggu.jpg)
Masalah ojol
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pengemudi ojek online (ojol).
Isu ini menjadi perhatian serius, mengingat jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi gigital ini.
Baca Juga: Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
Selain itu, agenda kerakyatan lainnya yang menjadi fokus adalah percepatan program reforma agraria dan redistribusi lahan yang dipastikan harus berpihak kepada rakyat kecil.
Dikutip dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut membahas agenda yang sangat luas dan fundamental.
"Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, mulai dari upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, reforma agraria dan redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026,” tulis akun Sekretariat Kabinet.
Aspirasi kades
Tidak hanya berhenti pada isu populis, Dasco dalam kesempatan itu juga bertindak sebagai penyambung lidah para kepala desa.
Ia menyampaikan aspirasi penting yang diserap dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Para kepala desa berharap program unggulan pemerintah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan ekonomi pedesaan, dapat dioptimalkan.
"Agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa,” lanjut tulisan akun Sekretariat Kabinet.
Aspirasi ini menggarisbawahi keinginan agar program nasional dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar program bantuan.
Isi pertemuan sebelumnya
Sebelumnya, dalam pertemuan pertama pada 17 November 2025, spektrum pembahasan antara Prabowo dan Dasco mencakup pilar-pilar utama visi pemerintah.
Salah satu yang paling ambisius adalah komitmen bersama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Angka ini memerlukan kerja keras dan sinergi kebijakan yang solid antara pemerintah dan parlemen.
Selain itu, percepatan program hilirisasi sumber daya alam juga kembali ditegaskan sebagai jalan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi negara.
Di luar bidang ekonomi, keduanya juga membahas rencana strategis di bidang olahraga.
Dikutip dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, "salah satu yang dibahas adalah rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan bagi para atlet dan rencana pengiriman cabang olahraga unggulan untuk latihan intensif di luar negeri."
Rangkaian pertemuan intensif ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada jeda dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya.
Dengan menggandeng pimpinan legislatif sejak awal, pemerintah tampaknya ingin memastikan setiap kebijakan dan program yang dirancang akan mendapat dukungan politik yang kuat di parlemen, sehingga proses legislasi dan penganggaran dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.