Hadapi Tarif Baru AS, Pemerintah Dorong IKM Furnitur Garap Pasar Nontradisional

Suara.com - Pemerintah berencana memperkuat daya saing industri furnitur nasional, di tengah dinamika perdagangan global dan kebijakan tarif baru dari sejumlah negara mitra.

Melalui berbagai program pembinaan dan perluasan pasar, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pelaku industri kecil dan menengah (IKM), mampu menembus pasar nontradisional serta beradaptasi dengan perubahan regulasi internasional.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan sektor furnitur memiliki kontribusi kuat terhadap perekonomian nasional.

“Industri furnitur merupakan salah satu sektor hilir padat karya yang memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2025, sektor ini berkontribusi 0,92 persen terhadap PDB nonmigas,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Agus menuturkan, nilai ekspor furnitur juga menunjukkan tren positif. Hingga triwulan II-2025, ekspornya mencapai 0,92 miliar Dolar AS, sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Adapun Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar dengan capaian 54,6 persen,” ucapnya.

Selain furnitur, industri kerajinan juga ikut tumbuh dengan nilai ekspor 173,49 juta Dolar AS pada periode yang sama, naik 9,11 persen secara tahunan.

Agus menyebut, pertumbuhan ini tak lepas dari kreativitas pelaku usaha serta keunggulan bahan baku lokal.

“Sektor furnitur dan kerajinan Indonesia bukan hanya menunjukkan kreativitas dan keterampilan, tetapi juga mengangkat keunggulan sumber daya lokal,” kata dia.

Kemenperin kini mendorong IKM furnitur untuk merambah pasar nontradisional, sebagai strategi menghadapi ketidakpastian global.

Menurut Direktur Jenderal IKMA, Reni Yanita, perluasan pasar menjadi langkah penting untuk menjaga daya saing ekspor.

“Diperlukan strategi khusus untuk memperluas pasar baru nontradisional, di luar Amerika Serikat, seperti Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Latin, hingga negara-negara Asia seperti India dan Jepang,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa persyaratan kualitas di sejumlah negara cukup ketat, terutama Eropa. Reni mencontohkan berbagai standar lingkungan yang harus dipenuhi.

"Negara seperti Jerman, Belanda, dan Kanada memberlakukan regulasi ketat terkait emisi senyawa kimia berbahaya seperti VOC. Ada pula standar formaldehida EPA, Sertifikasi ECO Mark dari Jepang, hingga sertifikasi Dubai Central Laboratory (DCL),” jelasnya.

Reni menambahkan bahwa kinerja ekspor IKM furnitur saat ini juga dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

Per 26 September 2025, pemerintah AS menetapkan tarif baru yang berdampak pada sejumlah komoditas.

Ia menyebut, tarif 50 persen diberlakukan untuk produk lemari dapur dan meja rias kamar mandi, sementara furnitur berlapis kain dikenakan tarif 30 persen.

“Beberapa IKM telah melaporkan penundaan pesanan dari pembeli Amerika serta kenaikan biaya logistik,” jelasnya.

Sebagai respons, Kemenperin memperkuat diplomasi dan pendampingan teknis untuk membantu IKM memahami standar mutu internasional.

Reni menegaskan pentingnya penggunaan bahan finishing yang aman, termasuk teknologi water-based coating.

Upaya penguatan IKM juga dilakukan melalui edukasi. Plt. Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Yedi Sabaryadi, menjelaskan bahwa Ditjen IKMA menggandeng PT Propan Raya dalam kegiatan pelatihan kualitas cat pada Pameran Mebel dan Kerajinan UMKM se-Jawa Timur, 13 November 2025 lalu.

Menurut Yedi, kehadiran Propan dapat membantu IKM mencapai kualitas produk yang lebih kompetitif.

Selain pelatihan, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari pendampingan sertifikasi, peningkatan kompetensi SDM, hingga restrukturisasi mesin.

“Program restrukturisasi mesin sangat diminati karena memberikan cashback 25–40 persen bagi IKM yang membeli mesin baru,” tuturnya.

Dukungan pembiayaan juga disiapkan melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK) bekerja sama dengan Bank Himbara dan BPD.

Program ini menawarkan subsidi bunga 5 persen dengan plafon pembiayaan Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, termasuk untuk industri furnitur, tekstil, kulit, dan mainan anak.