- Anggaran Kementerian PKP tahun 2026 naik dua kali lipat berkat dukungan Presiden Prabowo dan DPR.
- Program bedah rumah melonjak dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit, ditambah 350 ribu rumah subsidi baru.
- Pemerintah akan membangun rusun berbasis aset negara dan membebaskan biaya administrasi (BPHTB dan PBG) bagi MBR.
Suara.com - Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipastikan melonjak signifikan pada tahun 2026. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut dukungan Presiden Prabowo Subianto dan legislator membuat alokasi anggaran tahun depan naik hingga dua kali lipat.
"Yang pertama, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Menko, Menteri Keuangan, dan juga teman-teman DPR, dukungannya luar biasa. Tahun depan itu, anggaran Kementerian kami naik 100 persen," ujar Maruarar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, yang dikutip Kamis (27/11/2025).
Maruarar menyebut program bedah rumah menjadi salah satu sektor yang mengalami lonjakan anggaran paling besar. Dari 45 ribu unit pada tahun ini, jumlahnya naik drastis menjadi 400 ribu unit pada tahun depan.
"Artinya dibedah ini dari tidak layak huni, jadi layak huni. Ini membuktikan Bapak Prabowo, sebagai Presiden, sangat memperhatikan rumah rakyat yang tidak layak huni. Dari 45 ribu menjadi 400 ribu itu mungkin sekitar 8 kali lipat jumlahnya," ucapnya.
Selain bedah rumah, pemerintah juga akan membangun 350 ribu rumah subsidi yang diklaim Maruarar sebagai jumlah terbesar sepanjang sejarah.
"Kemudian untuk rumah subsidi, juga tahun ini paling besar sepanjang sejarah, 350 ribu," ucapnya.
Maruarar mengatakan berbagai biaya administrasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga akan digratiskan.
"BPHTB dan PBG buat MBR itu digratiskan. Ini juga pertama kali ya, BPHTB dan PBG digratiskan. Ini kabar baik yang sangat luar biasa," tuturnya.
Rusun Berbasis Aset Negara
Ia menjelaskan skema rumah susun berbasis aset negara juga mulai disiapkan untuk tahun depan. Pemerintah akan memanfaatkan lahan milik negara di kota-kota besar untuk pembangunan rusun yang nantinya disewakan kepada masyarakat.
"Kita akan buat banyak di tahun depan, di beberapa kota-kota besar. Polanya adalah tetap milik negara, tetapi nanti disewakan. Sehingga nanti rakyat bisa menikmati," imbuhnya.
Maruarar mencontohkan lahan negara di Denpasar, yang akan kembali dimanfaatkan setelah digunakan untuk rusun ASN. Ia menegaskan alokasi rusun ke depan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk MBR.
"ASN-nya kita urus, tapi rakyatnya juga kita urus,"katanya.
Menurutnya, sektor perumahan memiliki dampak ekonomi besar karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif. Satu unit rumah subsidi bisa menyerap 4–5 pekerja.
"Kalau 5 orang, 350 ribu kali 5, 1.650.000 orang yang bisa bekerja. Belum lagi warung makan, pasar, hingga toko material yang ikut hidup," ungkapnya.
TERPOPULER
