- Keberadaan Bandara IMIP dinilai mengancam kedaulatan negara.
- Tapi Luhut membantahnya dan bilang untuk kepentingan investor nikel China.
- Luhut juga mengaku terlibat langsung dalam proses pembangunan bandara itu.
Suara.com - Sorotan publik tertuju pada Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Fasilitas udara yang menyatu dengan kawasan industri tambang raksasa Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu dinilai mengancam kedaulatan negara karena disebut tak memiliki aparat resmi negara seperti petugas Bea Cukai.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara. Ia mengakui, di balik berdirinya bandara tersebut ada investasi besar-besaran dari perusahaan nikel asal China. Dan, Luhut mengaku terlibat langsung dalam proses pembangunan bandara itu.
Bandara IMIP dibangun saat Luhut masih menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo. Menurutnya, keberadaan lapangan terbang itu merupakan bagian dari paket tawaran agar China bersedia melakukan hilirisasi nikel di Indonesia.
“Keputusan izin pembangunan lapangan terbang itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Luhut bercerita dirinya berada di garda terdepan melobi China agar menanamkan modal di hilirisasi nikel. Ia bahkan berhubungan langsung dengan sejumlah pejabat tinggi Negeri Tirai Bambu, termasuk Presiden Xi Jinping, untuk memastikan investasi berjalan sesuai aturan Indonesia.
Upaya itu membuahkan hasil: China menggelontorkan investasi raksasa US$20 miliar di Morowali. Dengan angka sebesar itu, menurut Luhut, wajar bila investor meminta fasilitas tambahan seperti bandara.
“Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” tegasnya.
Menjawab isu ketiadaan aparat negara di Bandara IMIP, Luhut menegaskan fasilitas itu hanya melayani penerbangan domestik sehingga tidak membutuhkan layanan bea cukai maupun imigrasi. Ketentuan tersebut, katanya, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia bahkan menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak pernah membuka opsi menjadikan bandara tersebut sebagai bandara internasional.
“Tidak pernah kami saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi Bandara Internasional,” tukasnya.
TERPOPULER
