- Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 melalui intervensi strategis.
- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membocorkan jaminan presiden tersebut pada Rapimnas KSPSI tanggal 5 Desember.
- Terdapat dua isu krusial buruh yang akan dibahas: UMP 2026 dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Suara.com - Menjelang pembahasan krusial mengenai kebijakan ekonomi tahun depan, kabar segar datang bagi jutaan pekerja di Indonesia. Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026, dipastikan mendapatkan atensi khusus dan penanganan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Informasi strategis ini tidak muncul dari rumor belaka, melainkan dibocorkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang digelar pada Jumat (5/12), Dasco menyampaikan pesan penting dari Istana yang membawa angin segar bagi kalangan buruh di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat perkotaan.
Di hadapan para pimpinan serikat pekerja, Dasco mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi intensif dengan Presiden Prabowo.
Dalam percakapan tersebut, Dasco secara spesifik menanyakan respons Kepala Negara terhadap tuntutan kenaikan upah yang belakangan ini terus disuarakan dengan lantang oleh berbagai elemen buruh.
Respons Presiden ternyata sangat positif dan menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap daya beli masyarakat.
Sufmi Dasco Ahmad menirukan pesan Presiden yang menjamin bahwa mekanisme penetapan upah tidak akan dibiarkan berjalan tanpa arahan langsung darinya.
"Presiden bilang, soal upah, serahkan kepada saya, nanti saya rundingkan seperti tahun lalu," kata Dasco.
Pernyataan ini menjadi indikator kuat, pola kepemimpinan Prabowo dalam isu ketenagakerjaan akan mengedepankan intervensi langsung demi memastikan keadilan bagi pekerja.
Baca Juga: UMP Jakarta 2026 Bisa Tembus Rp 6 Juta? Begini Respons Pramono Anung
Bukan sekadar retorika
Dasco menegaskan, keberpihakan Presiden Prabowo terhadap kaum pekerja alias wong cilik bukanlah sekadar retorika politik.
Ia mengingatkan kembali memori publik pada momen penetapan UMP tahun sebelumnya, yang menjadi bukti konkret Prabowo mengambil keputusan strategis yang melampaui ekspektasi teknokratis.
Sebagai kilas balik yang memperkuat kredibilitas janji tersebut, pada proses penetapan UMP 2025 lalu, terjadi dinamika yang cukup alot di internal pemerintahan.
Kala itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan kenaikan upah di angka 6 persen berdasarkan formula normatif.
Namun, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan pekerja, Presiden Prabowo mengambil langkah berani dengan menetapkan kenaikan yang lebih tinggi dari usulan kementeriannya sendiri, yakni sebesar 6,5 persen.
