REGIONAL:
Suara.com - Penampakan gelondongan kayu yang saat bencana Sumatra dan beberapa diantaranya terdampar di Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat, Lampung viral di media sosial.
Belakangan ini, kayu-kayu tersebut jadi topik pembahasan karena memiliki label resmi dengan keterangan "Kementerian Kehutanan Republik Indonesia", menyertakan nama perusahaan "PT Minas Pagai Lumber", dan logo SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).
Kronologi Terdampar dan Pengusutan Polda
Kayu-kayu berbagai jenis yang berjumlah sekitar 4.800 kubik tersebut diketahui terdampar akibat kapal tongkang milik PT Bintang Ronmas Jakarta kandas pada 6 November 2025.
Muatan kayu tersebut rencananya akan dibawa dari Sumatera Barat menuju Pulau Jawa.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan maupun pihak PT Minas Pagai Lumber terkait insiden dan keberadaan kayu-kayu tersebut.
Namun, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung telah turun tangan untuk mengusut temuan kapal pengangkut kayu yang kandas ini. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari melalui pemberitaan Kompas.com, mengonfirmasi total muatan kayu yang diangkut kapal tersebut mencapai 4.800 meter kubik.
Penerapan sertifikasi SVLK sendiri, yang tertera pada label kayu, adalah sistem yang digunakan untuk memverifikasi asal kayu dan produk turunannya, guna memastikan kayu berasal dari sumber legal dan dikelola secara lestari, sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup.
Profil PT Minas Pagai Lumber, Siapa Pemiliknya?
PT Minas Pagai Lumber, perusahaan yang tertera pada label kayu tersebut, merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Perusahaan ini mulai beroperasi di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), sejak era 1970-an.
Perusahaan ini belakangan disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang berperan besar dalam bencana alam di wilayah terkait karena penguasaan lahan hutan, termasuk pembalakan kayu.
Izin konsesi perusahaan ini mencakup area hutan seluas kurang lebih 78.000 hektar di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Izin tersebut telah mendapat perpanjangan dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2013 dan berlaku hingga tahun 2056. Awalnya, ketika Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diterbitkan pada 26 Desember 1976, Minas Pagai Lumber berhak mengelola 90.000 hektare lahan.
Perusahaan ini turut terafiliasi dengan PT Sumber Permata Sipora (SPS), yang bergerak di sektor kehutanan dan didirikan pada tahun 2016.
Sosok yang diidentifikasi sebagai direktur kedua perusahaan, dan disebut sebagai pemilik izin konsesi PT Minas Pagai Lumber, adalah H. Bakhrial.
Haji Bakhrial dikenal luas di Mentawai sebagai pengusaha kayu. Ia dilaporkan memulai jaringan bisnisnya dengan eksploitasi hutan di Pulau Pagai Selatan.
Dalam artikel Suara.com berjudul "Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar" dijelaskan:
YCM Mentawai menjelaskan, PT Minas Pagai Lumber memiliki afiliasi dengan PT Sumber Permata Sipora (SPS), perusahaan kehutanan lain yang berdiri pada 2016.
Direktur PT SPS adalah H. Bakhrial, sosok yang sudah dikenal luas di Mentawai sebagai pengusaha kayu kawakan. Selain di PT SPS, Bakhrial juga merupakan pemilik izin konsesi untuk PT Minas Pagai Lumber.
PT MPL pernah mengalami dua kali perubahan kepemilikan dan pengurus perusahaan berdasarkan Akta Notaris 18 Oktober 2006 dan Akta Notaris tanggal 27 Agustus 2009." Pada tahun 1997, sebanyak 60 persen atau mayoritas saham PT MPL dimiliki oleh Titik Soeharto.
Eksploitasi yang dilakukan PT Minas Pagai Lumber di hulu sungai ini bahkan pernah disorot dalam liputan mendalam Roehana Project pada 25 November 2025, yang menyinggung dampaknya pada krisis ekologis dan banjir di wilayah tersebut.
PT Minas Pagai Lumber saat ini beralamat di Jl. S. Parman No. 103 A Padang, Sumbar. Perusahaan ini juga diketahui memiliki Bandara Minas yang terletak di Pulau Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai.
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER
