- Menteri Keuangan Purbaya menyiapkan anggaran Rp 60 triliun dari APBN 2026 untuk penanganan dan rehabilitasi banjir Sumatra.
- Dana darurat ini terkumpul dari hasil evaluasi dan efisiensi program K/L yang dianggap tidak jelas sebelumnya.
- Pemerintah juga menyediakan dana tanggap darurat tahun ini serta relaksasi anggaran untuk pemerintah daerah terdampak.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp 60 triliun untuk penanganan banjir Sumatra. Dana ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) hasil efisiensi Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2026.
Menkeu Purbaya menyatakan kalau anggaran Rp 60 triliun untuk korban bencana Sumatra diambil dari evaluasi program di K/L. Sebab banyak program hingga rapat yang dianggapnya tidak jelas.
“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat enggak jelas. Sudah kami sisir," kata Purbaya, dikutip dari Antara, Rabu (17/12/2025).
Ia mengaku kalau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah lebih dulu mengumpulkan anggaran Rp 60 triliun dari hasil evaluasi tersebut. Jadi ketika dibutuhkan, dana itu siap dialihkan.
"Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” lanjut dia.
Nantinya dana tahun anggaran 2026 itu akan digunakan untuk rehabilitasi wilayah terdampak bencana.
Sedangkan di tahun ini, Purbaya menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengajukan anggaran senilai Rp 1,6 triliun. Bendahara negara juga masih menyediakan anggaran Rp 1,3 triliun untuk yang bisa diminta BNPB pada tahun depan.
Di sisi lain, Menkeu juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Relaksasi itu akan diberikan pada tahun depan dengan tujuan agar pemda memiliki kemampuan untuk membangun kembali daerahnya.
“Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” jelasnya.
TERPOPULER
