Menko Airlangga Ngeluh Harga Mobil-Motor Murah Bikin Jakarta Macet

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeluh semakin murahnya harga mobil dan motor berdampak pada kemacetan di Jakarta.

Namun, dilihatnya hal itu sebagai konsekuensi dari perkembangan industri dan kebijakan ekonomi nasional.

Airlangga menjelaskan, inovasi dan perbaikan kebijakan di sektor industri telah membuat harga kendaraan, khususnya mobil listrik, semakin terjangkau bagi masyarakat. Namun, dampak lanjutan dari kondisi itu perlu diantisipasi.

"Hanya saya memberi warning, makin banyak mobil murah makin macet di Jakarta," ujar Airlangga saat peluncuran Program Pelatihan Gig Economy dan AI Open Innovation Challenge di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Perbesar

Menurut Airlangga, kemacetan di ibu kota menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama bagi pemerintah daerah. Ia menyinggung peran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mencari solusi jangka menengah dan panjang atas persoalan tersebut.

"Nah ini PR-nya Gubernur," ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat disebut telah menyiapkan langkah jangka pendek untuk merespons persoalan kemacetan. Salah satu kebijakan yang dibahas di tingkat kabinet berkaitan dengan pola kerja masyarakat perkotaan.

Airlangga mengungkapkan, kebijakan kerja fleksibel telah dilaporkan dan dibahas sebagai bagian dari solusi cepat yang dapat diterapkan tanpa menunggu pembangunan infrastruktur baru.

"Solusi jangka pendek yang paling pendek yang dilakukan kemarin saya laporkan di kabinet adalah work from anywhere and work from everywhere," kata Airlangga.

Baca Juga: Pemerintah Bidik Gig Economy Jadi Mesin Ketiga Pendorong Ekonomi Nasional

Ia menekankan, kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan mobilitas harian warga, terutama pada jam-jam sibuk, sehingga kepadatan lalu lintas dapat berkurang.

"Mengurangi kemacetan tapi harapannya produktivitas tidak terganggu," imbuhnya.

Airlangga menilai, perkembangan teknologi digital memungkinkan banyak pekerjaan dilakukan tanpa kehadiran fisik di kantor. Kondisi ini membuka ruang bagi penerapan pola kerja yang lebih fleksibel di kawasan perkotaan seperti Jakarta.

Menurutnya, transformasi pola kerja sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang semakin mengarah pada digitalisasi dan gig economy. Model kerja tidak lagi harus terikat pada satu lokasi tertentu.