Pemerintah Bidik Gig Economy Jadi Mesin Ketiga Pendorong Ekonomi Nasional

Suara.com - Pemerintah Indonesia secara resmi mulai memposisikan gig economy sebagai salah satu pilar krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor ini diproyeksikan menjadi "mesin ketiga" yang akan bekerja berdampingan dengan sektor ekonomi konvensional serta program ekonomi kesejahteraan yang selama ini menjadi tumpuan utama negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa selama ini struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada industri tradisional seperti perdagangan, manufaktur, dan pariwisata sebagai mesin pertama.

Sementara itu, mesin kedua digerakkan melalui belanja sosial dan bantuan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah.

“Pertumbuhan ekonomi kita itu ada engine konvensional, sektor industri, sektor perdagangan, pariwisata dan yang lain. Kemudian engine kedua terkait dengan bantuan sosial ekonomi kesejahteraan,” jelas Airlangga dalam acara peluncuran Program Pelatihan Gig Economy di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Airlangga menekankan bahwa untuk mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan model lama.

Sektor digital, khususnya gig economy, dipandang memiliki potensi pertumbuhan dua digit (double digit) yang konsisten jika dikelola dalam ekosistem yang tepat.

Menurutnya, efektivitas digitalisasi adalah kunci. “Digitalisasi ini growth-nya double digit. Kalau tidak double digit, berarti ada yang salah,” tegasnya.

Selain sebagai pendorong angka pertumbuhan, gig economy juga menjadi solusi strategis dalam menyerap tenaga kerja muda.

Mulai tahun 2025, pemerintah berencana mengarahkan para pemuda yang telah menyelesaikan program magang di berbagai korporasi untuk masuk ke dalam ekosistem kerja fleksibel ini.

Hal ini diharapkan dapat memberikan alternatif jalur karier yang menjanjikan di luar sektor formal konvensional.

Di sisi lain, Airlangga memaparkan bahwa mesin kedua (ekonomi kesejahteraan) juga terus diperkuat. Fokus utamanya adalah menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pada kategori desil satu hingga desil empat.

“Biasanya bansos itu di 18 juta, sekarang bisa sampai 35 juta (penerima),” tambah Airlangga. Penambahan ini dimaksudkan untuk memberikan bantalan ekonomi yang kuat bagi masyarakat saat pemerintah sedang memacu mesin pertumbuhan baru.

Dalam konteks kebijakan baru ini, gig economy didefinisikan sebagai model kerja berbasis proyek atau tugas jangka pendek yang difasilitasi oleh platform digital.

Skema ini menawarkan fleksibilitas tinggi bagi individu tanpa harus terikat kontrak permanen, di mana penghasilan ditentukan oleh volume dan nilai proyek yang diselesaikan.